Kompas.com - 19/11/2019, 18:50 WIB
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Dok. KemendagriKapuspen Kemendagri, Bahtiar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar setuju Pilkada 2020 tetap digelar secara serentak dan langsung. 

Menurut Bahtiar, terdapat sejumlah pertimbangan untuk tidak mengganti sistem pilkada pada tahun 2020. 

"Saya setuju jika Pilkada 2020 ini tetap digelar langsung (dan serentak), " ujar Bahtiar ketika mengisi diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas UU Pilkada dari Berbagai Aspek' di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Kabaharkam: Polri Sudah Petakan Kerawanan Pilkada 2020

Sebab pada Desember nanti, tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan persiapan pencalonan.

Dengan demikian, tidak mungkin pemerintah dan DPR menginisiasi revisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 hanya karena ingin mengevaluasi sistem pilkada.

"Supaya tidak mengganggu tahapan yang sudah dimulai pada bulan depan, sebaiknya kita memakai UU Pilkada yang lama (UU Nomor 10 Tahun 2016)," ujar Bahtiar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada revisi, pasti mengganggu tahapannya lama lagi," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 tetap akan digelar secara serentak dan langsung.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Lamongan Bentuk Desa Pengawasan

Namun, menurut dia harus ada perbaikan dalam pelaksanaan pilkada langsung tahun depan.

"Kalau kita sekarang mau tidak mau bahwa (pelaksanaan) Pilkada 2020 tetap digelar langsung. Tetapi langsung dengan perbaikan di sana-sini," ujar Arwani dalam diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas UU Pilkada dari Berbagai Aspek' di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X