Kabaharkam: Polri Sudah Petakan Kerawanan Pilkada 2020

Kompas.com - 19/11/2019, 12:32 WIB
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen Firli Bahuri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen Firli Bahuri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen (Pol) Firli Bahuri memastikan, Polri telah memetakan kerawanan Pilkada serentak 2020.

"Sudah kami petakan daerah mana saja yang rawan, tahapan-tahapan pilkada, kami bahas semuanya," ungkap Firli ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Menurut dia, setiap pilkada pasti mempunyai kerawanan. Misalnya, dari segi logistik, kampanye, pemungutan suara, penetapan suara, hingga pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: KPU: 270 Daerah Telah Sepakati Anggaran Pilkada 2020

Menurut Firli, penyelenggaraan pilkada adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Baharkam.

"Tugas pokok Kabaharkam adalah melaksanakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ke depan, kita akan menghadapi pilkada serentak kurang lebih 270 daerah," ujar dia.

"Untuk itu, tentunya Baharkam selaku pelaksana utama Kapolri harus melakukan tugas itu sesuai dengan arahan Pak Kapolri," sambung dia.

Baca juga: Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Firli diketahui menggantikan Komjen (Pol) Condro Kirono yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Polri.

Sebelum menjabat sebagai Kabaharkam, Firli merupakan Kapolda Sumatera Selatan.

Firli diketahui juga merupakan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023. Namun, Firli dan para komisioner lainnya baru akan dilantik pada Desember 2019 mendatang.  

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X