Kabaharkam: Polri Sudah Petakan Kerawanan Pilkada 2020

Kompas.com - 19/11/2019, 12:32 WIB
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen Firli Bahuri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen Firli Bahuri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen (Pol) Firli Bahuri memastikan, Polri telah memetakan kerawanan Pilkada serentak 2020.

"Sudah kami petakan daerah mana saja yang rawan, tahapan-tahapan pilkada, kami bahas semuanya," ungkap Firli ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Menurut dia, setiap pilkada pasti mempunyai kerawanan. Misalnya, dari segi logistik, kampanye, pemungutan suara, penetapan suara, hingga pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: KPU: 270 Daerah Telah Sepakati Anggaran Pilkada 2020


Menurut Firli, penyelenggaraan pilkada adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Baharkam.

"Tugas pokok Kabaharkam adalah melaksanakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ke depan, kita akan menghadapi pilkada serentak kurang lebih 270 daerah," ujar dia.

"Untuk itu, tentunya Baharkam selaku pelaksana utama Kapolri harus melakukan tugas itu sesuai dengan arahan Pak Kapolri," sambung dia.

Baca juga: Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Firli diketahui menggantikan Komjen (Pol) Condro Kirono yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Polri.

Sebelum menjabat sebagai Kabaharkam, Firli merupakan Kapolda Sumatera Selatan.

Firli diketahui juga merupakan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023. Namun, Firli dan para komisioner lainnya baru akan dilantik pada Desember 2019 mendatang.  

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X