Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabaharkam: Polri Sudah Petakan Kerawanan Pilkada 2020

Kompas.com - 19/11/2019, 12:32 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen (Pol) Firli Bahuri memastikan, Polri telah memetakan kerawanan Pilkada serentak 2020.

"Sudah kami petakan daerah mana saja yang rawan, tahapan-tahapan pilkada, kami bahas semuanya," ungkap Firli ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Menurut dia, setiap pilkada pasti mempunyai kerawanan. Misalnya, dari segi logistik, kampanye, pemungutan suara, penetapan suara, hingga pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: KPU: 270 Daerah Telah Sepakati Anggaran Pilkada 2020

Menurut Firli, penyelenggaraan pilkada adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Baharkam.

"Tugas pokok Kabaharkam adalah melaksanakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ke depan, kita akan menghadapi pilkada serentak kurang lebih 270 daerah," ujar dia.

"Untuk itu, tentunya Baharkam selaku pelaksana utama Kapolri harus melakukan tugas itu sesuai dengan arahan Pak Kapolri," sambung dia.

Baca juga: Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Firli diketahui menggantikan Komjen (Pol) Condro Kirono yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Polri.

Sebelum menjabat sebagai Kabaharkam, Firli merupakan Kapolda Sumatera Selatan.

Firli diketahui juga merupakan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023. Namun, Firli dan para komisioner lainnya baru akan dilantik pada Desember 2019 mendatang.  

 

Kompas TV KPK memeriksa Yamitema Tirtajaya Laoly sekitar 5 jam. Setelah menjalani pemeriksaan, Yamitema Laoly mengaku mengenal Wali Kota Nonaktif Medan Dzulmi Eldin tetapi membantah jika perusahaannya, PT. Kani Jaya, pernah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan.<br /> <br /> Penyidik KPK sedang mendalami pihak-pihak yang memberikan setoran kepada Wali Kota Medan, karena Wali Kota Medan saat itu sedang membutuhkan uang untuk menutupi biaya perjalanan dinas ke Jepang dengan membawa keluarga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com