Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Kompas.com - 16/11/2019, 06:49 WIB
Kristian Erdianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

"Saya kira PKS ke depan memang harus menjadi market leader di pemilih berbasis muslim. Syaratnya satu, kita harus fokus kepada apa yang menjadi agenda kita ke depan sehingga orang lain terus memikirkan langkah apa yang akan dilakukan oleh PKS," ujar Sohibul.

Kekuatan penyeimbang

Sohibul menegaskan bahwa PKS tidak berupaya untuk menjatuhkan pemerintah dengan memilih menjadi oposisi selama lima tahun ke depan.

Ia mengatakan, sebagai oposisi, PKS justru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program-program pemerintah bermanfaat bagi masyarakat.

"Posisi kita di luar pemerintahan tidak lain untuk kepentingan masyarakat. Sebagai oposisi bukan berarti kita akan menjatuhkan pemerintahan tapi justru kita ingin mengajak pemerintahan ini kepada rel yang benar sehingga benar- memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," kata Sohibul.

Baca juga: Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Sohibul berharap, ke depannya PKS akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Dengan berada di luar pemerintahan, PKS akan lebih leluasa dalam mengoreksi sistem politik, ekonomi, dan ketatanegaraan secara umum.

"Kita berharap dengan posisi kita sebagai partai di luar pemerintahan kita bisa mengoreksi baik itu sistem politik, eknomi maupun sistem ketatanegaraan secara umum," ucap Sohibul.

"Lapangan sangat terbuka bagi kita untuk mengekspresikan sikap-sikap politik kita karena kita berada di luar pemerintahan, jauh lebih fleksibel," tutur dia.

Bangun kekuatan oposisi

Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal menuturkan, partainya akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai dalam beberapa bulan ke depan.

Hal itu dilakukan agar PKS tak sendirian dalam membangun kekuatan oposisi terhadap pemerintah.

"Kami akan silaturahim dengan berbagai partai. Juga ada yang berkunjung ke PKS. Kami akan jadwalkan terus dalam beberapa bulan ke depan," ujar Mustafa saat ditemui di sela-sela Rakornas, Kamis (14/11/2019).

Menurut Mustafa, PKS akan mulai menjalin komunikasi dengan partai politik yang berada di luar pemerintahan, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.

Ketiga partai tersebut merupakan mitra koalisi PKS yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Baca juga: PKS Dinilai Berpeluang Jadi Market Leader di Antara Partai Oposisi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com