Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan bahwa partainya tidak berupaya untuk menjatuhkan pemerintah dengan memilih menjadi oposisi selama lima tahun ke depan.

Sohibul mengatakan, sebagai oposisi, PKS justru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program-program pemerintah bermanfaat bagi masyarakat.

"Posisi kita di luar pemerintahan tidak lain untuk kepentingan masyarakat. Sebagai oposisi bukan berarti kita akan menjatuhkan pemerintahan tapi justru kita ingin mengajak pemerintahan ini kepada rel yang benar sehingga benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," ujar Sohibul saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Manuver PKS Menuju 2024, Dekati Tommy Soeharto hingga Siap Usung Anies

Sohibul berharap ke depannya PKS akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Dengan berada di luar pemerintahan, PKS akan lebih leluasa dalam mengoreksi sistem politik, ekonomi dan ketatanegaraan secara umum.

"Kita berharap dengan posisi kita sebagai partai di luar pemerintahan kita bisa mengoreksi baik itu sistem politik, eknomi maupun sistem ketatanegaraan secara umum," kata Sohibul.

"Lapangan sangat terbuka bagi kita untuk mengekspresikan sikap-sikap politik kita karena kita berada di luar pemerintahan, jauh lebih fleksibel," tutur dia.

Lebih lanjut Sohibul mengatakan, PKS harus menjadi "leader" di antara partai-partai yang berbasiskan agama Islam.

Baca juga: PKS Dinilai Berpeluang Jadi Market Leader di Antara Partai Oposisi

Dengan begitu, PKS mampu meraup perolehan suara dari pemilih muslim pada Pemilu 2024 mendatang.

"Saya kira PKS ke depan memang harus menjadi market leader di pemilih berbasis muslim. Syaratnya satu, kita harus fokus kepada apa yang menjadi agenda kita ke depan. Sehingga orang lain terus memikirkan langkah apa yang akan dilakukan oleh PKS," ujar Sohibul.