Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penegasan sikap sebagai oposisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai memberikan keuntungan politik dan elektoral bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024.

Hingga saat ini, baru PKS yang secara tegas menyatakan sikap sebagai oposisi. Sementara itu, dua partai lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, belum menegaskan sikapnya.

Menurut konsultan politik Eep Saefulloh Fatah, PKS berpeluang menjadi "market leader" di antara partai-partai yang berada di luar pemerintahan.

"Baru PKS yang mengikrarkan secara tegas soal oposisi sementara PAN dan Demokrat belum menyatakan sikap," ujar Eep dalam sebuah diskusi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Menurut Eep, dari ketiga partai yang berada di luar pemerintahan itu, PKS dinilai menjadi partai yang paling menonjol.

Pada Pilpres 2019, Gerindra dan PKS menjadi dua partai utama dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Kemudian, PKS dinilai mendapat keuntungan elektoral pada Pemilu 2024 dengan masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan.

Dengan demikian, hanya PKS dan PAN akan berebut posisi sebagai market leader di ceruk pemilih muslim dan kelompok kanan.

"Bagi partai seperti PKS tampil sebagai market leader menjadi penting karena di ceruk partai kanan tidak ada yang bisa mengambil atribusi langsung atas segala sukses pemerintahan," kata CEO PolMark Indonesia itu.

"Maka di ceruk partai kanan yang bisa tampil sebagai leader adalah yang di luar pemerintahan," ucap dia.

Sementara itu, lanjut Eep, Partai Demokrat dinilai belum dapat menjadi pesaing PKS dan PAN.

Sebab, Partai Demokrat tidak memiliki figur lain selain Agus Harimurti Yudhoyono untuk ditawarkan.

"Bagaimana dengan Demokrat? Menurut saya Demokrat harus memperluas diri kalau ingin berhasil menjadi market challenger di partai majemuk. Yang ditawarkan oleh Partai Demokrat harus lebih banyak dan luas dari yang ditawarkan sekarang," ujar Eep.

Pada kesempatan yang sama, Presiden PKS Sohibul Iman menginginkan agar partainya menjadi "leader" di antara partai-partai yang berbasiskan agama Islam.

Dengan begitu, PKS mampu meraup perolehan suara dari pemilih muslim pada Pemilu 2024 mendatang.

"Saya kira PKS ke depan memang harus menjadi market leader di pemilih berbasis muslim. Syaratnya satu, kita harus fokus kepada apa yang menjadi agenda kita ke depan sehingga orang lain terus memikirkan langkah apa yang akan dilakukan oleh PKS," ujar Sohibul.

Kekuatan penyeimbang

Sohibul menegaskan bahwa PKS tidak berupaya untuk menjatuhkan pemerintah dengan memilih menjadi oposisi selama lima tahun ke depan.

Ia mengatakan, sebagai oposisi, PKS justru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program-program pemerintah bermanfaat bagi masyarakat.

"Posisi kita di luar pemerintahan tidak lain untuk kepentingan masyarakat. Sebagai oposisi bukan berarti kita akan menjatuhkan pemerintahan tapi justru kita ingin mengajak pemerintahan ini kepada rel yang benar sehingga benar- memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," kata Sohibul.

Baca juga: Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Sohibul berharap, ke depannya PKS akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Dengan berada di luar pemerintahan, PKS akan lebih leluasa dalam mengoreksi sistem politik, ekonomi, dan ketatanegaraan secara umum.

"Kita berharap dengan posisi kita sebagai partai di luar pemerintahan kita bisa mengoreksi baik itu sistem politik, eknomi maupun sistem ketatanegaraan secara umum," ucap Sohibul.

"Lapangan sangat terbuka bagi kita untuk mengekspresikan sikap-sikap politik kita karena kita berada di luar pemerintahan, jauh lebih fleksibel," tutur dia.

Bangun kekuatan oposisi

Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal menuturkan, partainya akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai dalam beberapa bulan ke depan.

Hal itu dilakukan agar PKS tak sendirian dalam membangun kekuatan oposisi terhadap pemerintah.

"Kami akan silaturahim dengan berbagai partai. Juga ada yang berkunjung ke PKS. Kami akan jadwalkan terus dalam beberapa bulan ke depan," ujar Mustafa saat ditemui di sela-sela Rakornas, Kamis (14/11/2019).

Menurut Mustafa, PKS akan mulai menjalin komunikasi dengan partai politik yang berada di luar pemerintahan, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.

Ketiga partai tersebut merupakan mitra koalisi PKS yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Baca juga: PKS Dinilai Berpeluang Jadi Market Leader di Antara Partai Oposisi

Dalam waktu dekat, kata Mustafa, Presiden PKS Sohibul Iman dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto.

Kendati demikian, Mustafa tidak menyebutkan secara spesifik terkait waktu pertemuan tersebut akan dilakukan.

"Kami ingin mendengar bagaimana sikap dan positioning mereka. Ada pernyataan di publik, tapi kami akan konfirmasi ke pimpinan partai, seperti PAN, Demokrat, Berkarya, partai-partai yang non kabinet tentang bagaimana posisi akhirnya," kata Mustafa.

"Mudah-mudahan, paling dekat, kami akan bertemu Partai Berkarya minggu depan di TB Simatupang. Mas Tommy ada rencana berkunjung ke DPP PKS," ucap dia.

Lebih lanjut, Mustafa mengatakan, komunikasi dengan parpol di luar parlemen seperti Partai Berkarya, perlu dilakukan dalam membangun kekuatan politik.

Meski belum memiliki suara di DPR, namun Mustafa meyakini Partai Berkarya memiliki basis politik yang cukup kuat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Seluruh partai politik peserta pemilu, meski belum lolos (ke DPR), sebagai entitas politik punya kedaulatan yang sama untuk menyampaikan suara rakyat. Sehingga, kami harus bergandengan tangan dengan semua kekuatan parpol yang ada," ujar Mustafa.