Kompas.com - 15/11/2019, 19:45 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO lembaga konsultan politik Polmark Eep Saefulloh Fatah menilai bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpeluang menjadi "market leader" di antara partai-partai yang berada di luar pemerintahan atau oposisi saat ini.

Pasalnya hingga kini, baru PKS yang secara tegas menyatakan sikap sebagai oposisi selama lima tahun ke depan.

Sementara dua partai lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, belum menegaskan sikapnya.

Baca juga: PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

"Baru PKS yang mengikrarkan secara tegas soal oposisi sementara PAN dan Demokrat belum menyatakan sikap," ujar Eep dalam sebuah diskusi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Menurut Eep, dari ketiga partai yang berada di luar pemerintahan itu, PKS dinilai menjadi partai yang paling menonjol.

Seperti diketahui, pada Pilpres 2019 lalu, Gerindra dan PKS menjadi dua partai utama dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kemudian, PKS dinilai mendapat keuntungan elektoral pada Pemilu 2024 dengan masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan.

Dengan demikian, hanya PKS dan PAN akan berebut posisi sebagai market leader di ceruk pemilih muslim dan kelompok kanan.

"Bagi partai seperti PKS tampil sebagai market leader menjadi penting karena di ceruk partai kanan tidak ada yang bisa mengambil atribusi langsung atas segala sukses pemerintahan," kata Eep.

Baca juga: Manuver PKS Menuju 2024, Dekati Tommy Soeharto hingga Siap Usung Anies

"Maka diceruk partai kanan yang bisa tampil sebagai leader adalah yang di luar pemerintahan," ucapnya.

Sementara itu, lanjut Eep, Partai Demokrat dinilai belum dapat menjadi pesaing PKS dan PAN.

Pasalnya hingga saat ini, Partai Demokrat tidak memiliki figur lain selain Agus Harimurti Yudhoyono untuk ditawarkan.

"Bagaimana dengan Demokrat? Menurut saya Demokrat harus memperluas diri kalau ingin berhasil menjadi market challenger di partai majemuk. Yang ditawarkan oleh Partai Demokrat harus lebih banyak dan luas dari yang ditawarkan sekarang," ujar Eep.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Nasional
Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Nasional
Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Nasional
Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Nasional
Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Nasional
Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Nasional
Sultan Hamengkubuwono X Dapat 'The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star' dari Dubes Jepang

Sultan Hamengkubuwono X Dapat "The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star" dari Dubes Jepang

Nasional
Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasional
Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Nasional
Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Nasional
Tulang Punggung Keluarga Jadi Hal yang Meringankan Hukuman Adam Deni

Tulang Punggung Keluarga Jadi Hal yang Meringankan Hukuman Adam Deni

Nasional
Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina, Berangkat dari Polandia

Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina, Berangkat dari Polandia

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ajukan Banding

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ajukan Banding

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.