PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Kompas.com - 15/11/2019, 19:45 WIB
Founder dan CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALFounder dan CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO lembaga konsultan politik Polmark Eep Saefulloh Fatah menilai bahwa Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) berpeluang menjadi "market leader" di antara partai-partai yang berada di luar pemerintahan atau oposisi saat ini.

Pasalnya hingga kini, baru PKS yang secara tegas menyatakan sikap sebagai oposisi selama lima tahun ke depan.

Sementara dua partai lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, belum menegaskan sikapnya.

Baca juga: PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024


"Baru PKS yang mengikrarkan secara tegas soal oposisi sementara PAN dan Demokrat belum menyatakan sikap," ujar Eep dalam sebuah diskusi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Menurut Eep, dari ketiga partai yang berada di luar pemerintahan itu, PKS dinilai menjadi partai yang paling menonjol.

Seperti diketahui, pada Pilpres 2019 lalu, Gerindra dan PKS menjadi dua partai utama dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kemudian, PKS dinilai mendapat keuntungan elektoral pada Pemilu 2024 dengan masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan.

Dengan demikian, hanya PKS dan PAN akan berebut posisi sebagai market leader di ceruk pemilih muslim dan kelompok kanan.

"Bagi partai seperti PKS tampil sebagai market leader menjadi penting karena di ceruk partai kanan tidak ada yang bisa mengambil atribusi langsung atas segala sukses pemerintahan," kata Eep.

Baca juga: Manuver PKS Menuju 2024, Dekati Tommy Soeharto hingga Siap Usung Anies

"Maka diceruk partai kanan yang bisa tampil sebagai leader adalah yang di luar pemerintahan," ucapnya.

Sementara itu, lanjut Eep, Partai Demokrat dinilai belum dapat menjadi pesaing PKS dan PAN.

Pasalnya hingga saat ini, Partai Demokrat tidak memiliki figur lain selain Agus Harimurti Yudhoyono untuk ditawarkan.

"Bagaimana dengan Demokrat? Menurut saya Demokrat harus memperluas diri kalau ingin berhasil menjadi market challenger di partai majemuk. Yang ditawarkan oleh Partai Demokrat harus lebih banyak dan luas dari yang ditawarkan sekarang," ujar Eep.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X