Luhut Pandjaitan: Pembangunan Konstruksi Ibu Kota Baru Dimulai 2020

Kompas.com - 15/11/2019, 14:19 WIB
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai dilantik Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai dilantik Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah menargetkan pembangunan konstruksi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dimulai pada 2020.

Hal tersebut disampaikan Luhut setelah mengikuti rapat soal pemindahan ibu kota negara di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

"Kami berharap tahun depan (konstruksi ibu kota negara baru) sudah mulai. Akhir tahun depan atau awal 2021," kata Luhut.

Baca juga: Badan Otorita untuk Pemindahan Ibu Kota Bakal Dipimpin Profesional

Dia mengatakan, dalam rapat yang dilaksanakan beberapa pihak tersebut, disepakati bahwa perencanaan matang harus selesai dalam satu tahun.

Dengan demikian, pembangunan ibu kota negara baru cukup dilaksanakan selama tiga tahun.

"Kami sepakat perencanaan harus selesai setahun semua dengan matang sehingga pembangunan 3 tahun itu kan cukup," kata dia.

Tidak hanya itu, pembentukan badan otorita melalui peraturan presiden (perpres) diharapkan bisa dikebut agar segera selesai.

Pemerintah pusat berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.

Baca juga: Jelang Pemindahan Ibu Kota, Anies Minta Ini ke Pemerintah Pusat...
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, pihaknya belum memulai tender pelaksanaan konstruksi.

"Ya belum dong, kami kan harus lakukan detail plan yang benar. Masterplain juga ada waktunya, tetapi kami akan bergerak cepat," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X