Kompas.com - 15/11/2019, 13:35 WIB
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat akan membentuk badan otorita persiapan sebagai langkah awal pemerintah melakukan pembangunan ibu kota baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembentukan badan otorita tersebut akan dilakukan melalui penyusunan peraturan presiden (perpres).

"Kami menginisiasi para pihak, stakeholder dalam penyusunan perpres badan otorita persiapan dan pembangunan, pemindahan ibu kota negara," kata Suharso setelah rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Baca juga: Jelang Pemindahan Ibu Kota, Anies Minta Ini ke Pemerintah Pusat...

Dia mengatakan, badan otorita persiapan ini diperlukan karena dalam pembentukan ibu kota baru terdapat banyak is, antara lain soal bagaimana daerah otonom yang akan terbentuk, daerah istimewa, hingga distrik pemerintahannya.

"Ini kan harus ditentukan, didefinisikan," kata Suharso.

Namun, sebelum membentuk badan otorita tersebut lebih jauh, kata dia, peraturan perundangan yang melekat dan tersebar di beberapa undang-undang (UU) akan ditarik untuk disatukan menjadi UU sendiri.

Suharso mengatakan, pemerintah menargetkan perpres pembentukan badan otorita tersebut bisa selesai pada akhir tahun ini.

Nantinya, kepala dari badan otorita tersebut akan berasal dari kalangan profesional atau diduduki oleh orang yang posisinya netral.

Baca juga: Sungai Mahakam Bakal Dimanfaatkan untuk Pasokan Air di Ibu Kota Baru

Badan otorita juga akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Rencananya, komposisi badan itu terdiri dari dewan pengarah dan dewan pengawas.

"Kalau dewan pengawas itu sifatnya semacam internal auditor, mengawasi kinerja badan agar on the right rules," kata dia.

Diketahui, pemerintah pusat berencana  memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X