Islam Indonesia dan Strategi Multi-track Diplomacy

Kompas.com - 14/11/2019, 17:53 WIB
Ilustrasi kunci melawan intoleransi, membangun toleransi, antara lain melalui peran tokoh lintas agama DOK KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi kunci melawan intoleransi, membangun toleransi, antara lain melalui peran tokoh lintas agama

PADA akhir September 2019, KH Yahya C Staquf ( Gus Yahya) beserta tim bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan.

Gus Yahya didampingi Uskup Pontianak Mgr Agustinus Agus dan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Choli Qoumas pada misi diplomatik itu.

"Misi" kunjungan Gus Yahya—saat ini menjabat Katib Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan anggota Wantimpres sejak Mei 2018—adalah mengundang Paus Fransiskus untuk hadir dalam pertemuan pemimpin agama yang akan digelar di Indonesia pada 2020.

Menurut Gus Yahya, ulama atau tokoh agama haruslah menjadi bagian terdepan dari solusi, sebagai penggerak untuk mencari jalan keluar dari kemelut kemanusiaan yang menjadi tantangan dunia saat ini.

Selain itu, Gus Yahya juga menyampaikan hasil Munas Alim Ulama PBNU kepada Paus Fransiskus.

Munas yang diselenggarakan di Kota Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari 2019–1 Maret 2019 tersebut antara lain memutuskan untuk menghilangkan sebutan kafir bagi warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam.

“Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk merekontekstualisasi pemahaman keragaman umat dan bangsa. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan konflik atas nama agama ke depan,” jelas Gus Yahya.

Keputusan ini penting dan terbilang berani, di tengah komodifikasi agama dalam politik elektoral serta menguatnya politik identitas.

Melawan Intoleransi

Dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus dan para pemuka agama Katolik, Gus Yahya membawa misi untuk mengajak para pemimpin agama menyuarakan perdamaian global seraya merancang agenda bersama untuk aksi-aksi mendukung toleransi.

Menurut Gus Yahya, pemimpin dan rakyat Indonesia harus mengambil sikap sebagai perlawanan terhadap tindakan intoleran yang memecah belah persatuan bangsa.

Ternyata, toleransi saja tidak cukup. Wacana perdamaian semata tidak menghasilkan solusi komprehensif.

Harus ada langkah strategis, terencana dan berkesinambungan untuk melanggengkan perdamaian dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

“Kita tidak boleh menoleh ke belakang. Terlalu banyak alasan yang bisa membuat semua umat beragama terlibat dalam konflik," ungkap Gus Yahya.

Jika terus menoleh ke belakang, lanjut Gus Yahya, Perang Salib selama ratusan tahun telah membuat umat Islam dan Kristen punya banyak alasan untuk saling membenci.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X