Islam Indonesia dan Strategi Multi-track Diplomacy

Kompas.com - 14/11/2019, 17:53 WIB
Ilustrasi kunci melawan intoleransi, membangun toleransi, antara lain melalui peran tokoh lintas agama DOK KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi kunci melawan intoleransi, membangun toleransi, antara lain melalui peran tokoh lintas agama

PADA akhir September 2019, KH Yahya C Staquf ( Gus Yahya) beserta tim bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan.

Gus Yahya didampingi Uskup Pontianak Mgr Agustinus Agus dan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Choli Qoumas pada misi diplomatik itu.

"Misi" kunjungan Gus Yahya—saat ini menjabat Katib Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan anggota Wantimpres sejak Mei 2018—adalah mengundang Paus Fransiskus untuk hadir dalam pertemuan pemimpin agama yang akan digelar di Indonesia pada 2020.

Menurut Gus Yahya, ulama atau tokoh agama haruslah menjadi bagian terdepan dari solusi, sebagai penggerak untuk mencari jalan keluar dari kemelut kemanusiaan yang menjadi tantangan dunia saat ini.

Selain itu, Gus Yahya juga menyampaikan hasil Munas Alim Ulama PBNU kepada Paus Fransiskus.

Munas yang diselenggarakan di Kota Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari 2019–1 Maret 2019 tersebut antara lain memutuskan untuk menghilangkan sebutan kafir bagi warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam.

“Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk merekontekstualisasi pemahaman keragaman umat dan bangsa. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan konflik atas nama agama ke depan,” jelas Gus Yahya.

Keputusan ini penting dan terbilang berani, di tengah komodifikasi agama dalam politik elektoral serta menguatnya politik identitas.

Melawan Intoleransi

Dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus dan para pemuka agama Katolik, Gus Yahya membawa misi untuk mengajak para pemimpin agama menyuarakan perdamaian global seraya merancang agenda bersama untuk aksi-aksi mendukung toleransi.

Menurut Gus Yahya, pemimpin dan rakyat Indonesia harus mengambil sikap sebagai perlawanan terhadap tindakan intoleran yang memecah belah persatuan bangsa.

Ternyata, toleransi saja tidak cukup. Wacana perdamaian semata tidak menghasilkan solusi komprehensif.

Harus ada langkah strategis, terencana dan berkesinambungan untuk melanggengkan perdamaian dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

“Kita tidak boleh menoleh ke belakang. Terlalu banyak alasan yang bisa membuat semua umat beragama terlibat dalam konflik," ungkap Gus Yahya.

Jika terus menoleh ke belakang, lanjut Gus Yahya, Perang Salib selama ratusan tahun telah membuat umat Islam dan Kristen punya banyak alasan untuk saling membenci.

“Selama ini kita lebih banyak diam serta melawannya dengan wacana toleransi dan mengedepankan cinta kasih atau rahmah dalam bahasa Islam. Hal itu teryata tidak cukup. Saatnya kita melawan ( intoleransi) dan bergerak bersama-sama,” terang Gus Yahya, di hadapan rohaniawan Katolik di Kedutaan Besar RI di Roma, Italia, Kamis (26/9/2019), seperti dilansir Kompas.id pada Kamis (17/10/2019).

Upaya Internasional

Sejatinya, para pemimpin agama telah mulai bergerak bersama untuk menginisasi perdamaian dalam skala global.

Pada 4 Februari 2019, pertemuan bersejarah digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sebagai inspirasi gerakan perdamaian.

Pertemuan digelar antara Grand Syekh Azhar Ahmed al-Thayeb dan Paus Fransiskus untuk menandatangani Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan.

Tentu saja, pertemuan dua pemimpin penting dua agama ini menjadi babak baru perdamaian global dan diplomasi kemanusiaan untuk menghentikan perang, seraya membuka arus baru toleransi di muka bumi.

Dokumen penting ini juga ditandatangani Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.

Di antara poin penting dokumen dari pertemuan itu adalah seruan menghentikan tindakan keji, teror, konflik, dan perang atas nama agama.

“Semua pihak agar menahan diri menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan tindakan pembunuhan, pengasingan, terorisme, dan penindasan. Kami meminta ini berdasarkan kepercayaan kami bersama pada Tuhan, yang tidak menciptakan manusia untuk dibunuh atau berperang satu sama lain, tidak untuk disiksa atau dihina dalam kehidupan dan keadaan mereka. Tuhan, Yang Maha Besar, tidak perlu dibela oleh siapa pun dan tidak ingin nama-Nya digunakan untuk meneror orang.”

Sumbangsih dari Indonesia

Misi Gus Yahya C Staquf serta beberapa pemimpin Muslim Indonesia bertemu Paus Fransiskus dan rohaniawan Katolik di Vatikan menjadi gairah baru dalam perjuangan kemanusiaan dan perdamaian.

Publik tentu masih ingat ketika Gus Yahya memberi ceramah di Jerusalem, Israel, pada Juni 2018. Saat itu, ia diundang oleh komunitas Yahudi internasional untuk bersama-sama membangun inisiasi perdamaian.

Gus Yahya juga bertemu dengan Presiden Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa aktivis Yahudi. Pada pertemuan itu, Gus Yahya mengajak untuk mengaktualisasikan rahmah sebagai nilai penting membangun perdamaian.

Meski ceramah dan pertemuan itu menuai kontroversi, Gus Yahya terus melangkah untuk menginisiasi perdamaian di level internasional.

Ketika diskusi pribadi dengan Gus Yahya, saya merasakan semangat perjuangan dan keikhlasan mengabdi yang luar biasa.

Hal ini selaras dengan kerja-kerja perdamaian yang diinisiasi NU, misalnya perdamaian di Afghanistan, Xinjiang Tiongkok, dan beberapa wilayah konflik lain.

Selain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga berperan penting dalam dialog kemanusiaan di level internasional. Beberapa delegasi Muhammadiyah juga menjadi utusan penting dalam dialog-dialog perdamaian dan kemanusiaan.

Muhammadiyah membantu perwujudan perdamaian di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Dalam diplomasi perdamaian ini, Muhammadiyah mewakili ormas Islam sebagai anggota International Contact Group.

Tentu saja, kontribusi ormas Islam Indonesia ini melengkapi kerja-kerja perdamaian dan kemanusiaan yang telah dilakukan pemerintah, khususnya lewat Kementerian Luar Negeri.

Atas kerja diplomatik dan perjuangan untuk menginisiasi perdamaian di level global, Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2019-2020, serta anggota Dewan HAM PBB 2020-2022.

Presiden Joko Widodo juga punya perhatian intens pada misi perdamaian internasional, khususnya konflik Israel-Palestina.

Multi-track Diplomacy

Umat Islam Indonesia punya potensi besar dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan internasional, mendampingi peran strategis pemerintah Indonesia.

Potensi berupa jaringan pertemanan global, nilai-nilai Islam moderat (wasathiyyah), serta konsep relasi agama-negara dapat menjadi kunci penting dalam komunikasi diplomasi kemanusiaan global.

Pada konteks ini, Indonesia dapat memainkan strategi multi-track diplomacy, untuk diplomasi perdamaian skala internasional.

Dalam diplomasi kemanusiaan, dikenal istilah formal diplomacy, track one diplomacy, track-two diplomacy, dan multi-track diplomacy (Jeffrey Mapendere, 2001).

Konsep-konsep ini merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan, baik melalui pemerintah secara resmi,  personal, komunitas, maupun kebudayaan.

Selain itu, juga dikenal quiet diplomacy yang secara popular diperkenalkan Thabo Mbeki dalam pendekatan perdamaian di Afrika Selatan.

Kerja-kerja diplomasi perdamaian di level global ini penting untuk mendorong peradaban yang lebih manusiawi.

Di tengah ketegangan politik internasional, konflik antarnegara, antaragama, dan antaretnis yang meledak di beberapa kawasan, Indonesia punya potensi besar menjadi juru damai, sebagai pejuang perdamaian global.

Kini saatnya bersinergi menyatukan langkah antarkomponen bangsa untuk mendukung perdamaian dunia. Sudahkah kita bersiap? 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Bertahap

Nasional
Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Survei Change.org: 62 Persen Anak Muda Tak Tahu Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangi Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X