KY Serahkan Nama Kandidat Hakim Agung ke DPR pada 25 November

Kompas.com - 14/11/2019, 17:01 WIB
Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus (kanan) bersama Komisioner KY Maradaman Harahap (kiri) menyimak paparan Calon Hakim Agung Triyono Martanto ketika memimpin seleksi wawancara Calon Hakim Agung di gedung Komisi Yudisial Jakarta, Kamis (14/11/2019). KY melaksanakan seleksi wawancara terbuka terhadap 13 calon Hakim Agung yang hasil selanjutnya diserahkan kepada DPR. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus (kanan) bersama Komisioner KY Maradaman Harahap (kiri) menyimak paparan Calon Hakim Agung Triyono Martanto ketika memimpin seleksi wawancara Calon Hakim Agung di gedung Komisi Yudisial Jakarta, Kamis (14/11/2019). KY melaksanakan seleksi wawancara terbuka terhadap 13 calon Hakim Agung yang hasil selanjutnya diserahkan kepada DPR. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengatakan, pihaknya akan menyerahkan nama-nama kandidat hakim agung ke DPR pada 25 November.

Ini dilakukan usai KY menyelesaikan rangkaian proses seleksi terhadap para calon hakim agung.

"Kurang lebih pada 25 November kami serahkan (nama-nama kandidat yang lolos) ke DPR. Kemudian baru diumumkan oleh DPR, " ujar Jaja di Gedung KY, Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Nama-nama yang diserahkan nanti, kata dia, merupakan kandidat yang dinyatakan lolos rangkaian proses seleksi oleh KY. Seleksi itu meliputi administrasi, tes kesehatan, tes kepribadian dan tes wawancara.

Baca juga: 13 Calon Hakim Agung Lolos Tes Kepribadian dan Kesehatan, Siapa Saja?

Sementara pada Kamis, KY menyelesaikan rangkaian tes wawancara kepada 13 calon hakim agung.

Berdasarkan dokumen KY dengan Nomor 14/PENG/PIM/RH.01.07/11/2019, berikut 13 nama calon hakim agung yang menjalani tes wawancara yaitu :

Kamar pidana

1. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang, Artha Theresia Silalahi

2. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Soesilo

Kamar perdata

1. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Dwi Sugiarto

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X