Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi Yudisial: 13 Calon Hakim Agung Lolos Tahap Seleksi Kepribadian dan Kesehatan

Kompas.com - 05/11/2019, 17:54 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan bahwa 13 calon hakim agung dinyatakan lolos dalam seleksi kepribadian dan kesehatan.

Hal itu diumumkan oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari, dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

"Berdasarkan hasil sidang pleno sejak tadi pagi sampai siang, kami memutuskan ada 13 calon hakim agung yang lolos untuk (maju) ke tahap wawancara," kata Aidul.

Rinciannya, 13 calon hakim agung tersebut berasal dari jalur karier sebanyak 12 orang. Adapun, dari jalur nonkarier sebanyak 1 orang.

Baca juga: 29 Orang Lolos Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

Berdasarkan jenis kamar yang dipilih, 2 orang dari kamar agama, 4 orang dari kamar perdata, 2 orang dari kamar pidana, 3 orang dari kamar militer, dan 2 orang dari kamar tata usaha negara khusus pajak.

Sementara berdasarkan kategori jenis kelamin, sebanyak 11 orang calon yang lolos merupakan laki-laki, dan 2 orang merupakan perempuan.

"Dilihat dari profesi calon hakim agung yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian, 10 orang berprofesi hakim, 1 orang berprofesi akademisi, dan 2 orang berprofesi hakim pajak," kata Aidul.

Berdasarkan kategori pendidikan, sebanyak 7 orang bergelar doktor dan 6 orang lainnya bergelar magister.

Baca juga: KY Akan Proses Laporan Terhadap 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Aidul memaparkan, dalam tes kepribadian, ada sekitar 12 aspek yang diukur dari setiap calon hakim agung. Salah satunya menyangkut integritas.

"Misalnya masalah integritas, itu kami ukur dengan melakukan simulasi apakah dia memiliki integritas dalam pengertian pribadinya dan untuk orang lain. Kalau dia misal memiliki integritas hanya kepada dirinya sendiri itu kami beri nilai rendah," kata dia.

"Kalau sudah bisa dia menularkan mengajak orang lain melaksanakan perbuatan berintegritas, levelnya tinggi. Nah ini salah satu bentuknya," ujar dia.

Dalam aspek sosial, KY juga menilai kemampuan kerja sama seorang calon hakim agung.

Aspek ini penting saat nantinya calon hakim agung yang terpilih bermusyawarah dengan anggota majelis hingga melakukan pembagian tugas.

"Secara khusus kami menguji kemampuan teknis peradilan, kemudian manajemen perkara dan kemampuan penalaran hukum legal reasoning dalam membuat putusan. Jadi tidak semata pada psikologis saja," kata dia.

Baca juga: KY Akan Proses Laporan Terhadap 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Sementara untuk tes kesehatan, KY bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

"Selanjutnya para calon hakim agung tersebut akan mengikuti seleksi wawancara pada Selasa-Kamis, tanggal 12 sampai 14 November 2019 di Gedung KY, Jakarta," kata dia.

Dalam wawancara ini, panelis yang terdiri dari 7 anggota KY, 1 orang negarawan, dan 1 orang pakar akan menggali banyak hal dari setiap calon.

Mulai dari visi, misi, komitmen, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), filsafat hukum dan teori hukum, wawasan pengetahuan peradilan serta perkembangan hukum, hingga penguasaan hukum materiel dan formil.

"Seleksi ini untuk mengisi 8 orang hakim agung dengan rincian 3 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar agama, 2 orang untuk kamar militer, 4 orang untuk kamar perdata, dan 1 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak," ujar Aidul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com