Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Kompas.com - 11/11/2019, 23:52 WIB
Ilustrasi KPK. Tribun Jabar/Gani KurniawanIlustrasi KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS mengatakan, mantan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Utara, Sri Widodo diperiksa sebagai saksi untuk mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, Senin (11/11/2019).

Mustafa berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah.

"Terkait suap persetujuan daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah, hari ini penyidik memeriksa saksi atas nama Sri Widodo," ujar Chrystelina kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Kasus Suap Eks Bupati Lampung Tengah, KPK Periksa Wakil Bupati Lampung Utara

Dia menyampaikan, Sri Widodo diperiksa terkait biaya pencalonan Mustafa saat maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 lalu.

Menurut Chrystelina, Mustafa maju dari Partai Hanura.

Saat pilgub lalu, Sri Widodo diketahui merupakan Ketua DPD Hanura Lampung.

Partai Hanura dan dua parpol lain, yakni Nasdem dan PKS mendukung Mustafa sebagai calon gubernur dalam Pilgub Lampung 2018.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Sri Widodo yang selesai diperiksa keluar dari Gedung KPK pukul 11.50 WIB.

Mengenakan batik cokelat, Sri enggan memberikan keterangan kepada wartawan.

"Tanya sajalah, (tanya) di dalam sajalah," ujar Sri Widodo berulang kali ketika wartawan mencoba mengonfirmasi perihal pemeriksaan yang dilakukan.

Adapun Mustafa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Februari 2018.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X