Kongres Selesai, Nasdem Siapkan Konvensi Capres 2024 hingga Rekomendasi Hidupkan GBHN

Kompas.com - 11/11/2019, 15:39 WIB
Logo Partai Nasdem googleLogo Partai Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Steering Committee (SC) Kongres ke-2 Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan, Kongres ke-2 Partai Nasdem resmi ditutup oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sugeng mengatakan, kongres yang digelar sejak tanggal 8 November itu menghasilkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru hingga rekomendasi-rekomendasi internal.

Rekomendasi pertama, kata dia, Partai Nasdem memiliki perhatian pada wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN) lewat amandemen terbatas UUD 1945.

Sugeng mengatakan, partainya ingin wacana tersebut dicermati serta menampung seluruh aspirasi rakyat.

"Kalau toh harus akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sekali lagi untuk isu amandemen 1945, Nasdem akan mendengarkan seluas-luasnya suara masyarakat melalui uji publik dan sebagainya melalui kampus dan kelompok masyarakat tokoh masyarakat dan seterusnya," kata Sugeng di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Megawati Disebut Bakal Hadir di Acara Hari Ulang Tahun Partai Nasdem

Sugeng mengatakan, partainya akan melakukan konvensi untuk calon presiden tahun 2024.

Ia mengatakan, konvensi capres akan dilakukan 2 tahun sebelum Pemilu 2024 dan terbuka pada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kader Nasdem.

"Konvensi insya Allah akan dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu, jadi kalau Pemilu 2024 maka konvensi dalam rangka mencari calon calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan diselenggarakan Tahun 2022, dua tahun sebelum pemilu," ujar dia. 

Sugeng juga mengatakan, ke depannya silaturahim kebangsaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan tetap dilanjutkan.

Ia mengatakan, silaturahim kebangsaan tersebut tidak untuk "sharing power" tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Untuk itu maka parpol melakukan terus-menerus apa yang disebut silaturahim kebangsaan. Silaturahmi kebangsaan digarisbawahi tidak dalam rangka power sharing power block politic, semua adalah diartikan dalam kepentingan negara bangsa yang lebih luas," tutur dia. 

Baca juga: Panggung Nasdem untuk Anies Baswedan dan Agenda 2024

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, rekomendasi lain adalah ikut berkontribusi dalam bidang ekonomi yaitu Indonesia ramah investasi, merawat lingkungan, serta merawat Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Maka dari itu peneguhan ideologi Pancasila menjadi sangat penting sebagaimana kita sebut 4 pilar utama Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," ucap dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X