Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Tak Ingin Kasus Tulungagung dan Kudus Terulang

Kompas.com - 08/11/2019, 10:00 WIB
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Evi Novida Ginting Manik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum menegaskan, rencana melarang eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pilkada 2020 harus direalisasikan.

Menurut Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, pihaknya ingin menyaring calon-calon terbaik yang nantinya dipilih masyarakat.

"Kan selama ini yang diharapkan ya terserah pemilih mau memilih (atau tidak memilih eks koruptor). Ternyata dipilih juga orang yang seperti itu di dalam penjara. Itu seperti kasus Tulungagung," ujar Evi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

Adapun, yang dimaksud Evi adalah kasus yang menimpa Bupati Tulungagung terpilih 2018, Syahri Mulyo.


Baca juga: KPU Hendak Larang Koruptor Ikut Pilkada, Bawaslu: Tak Boleh Jadi KPK Sekaligus DPR

Dia terjerat kasus korupsi sejumlah infrastruktur. Syahri berstatus tersangka sebelum pencoblosan pilkada tahun lalu.

Meski demikian, Syahri mampu memenangkan Pilkada Tulungagung dengan meraih 59,8 psrsen suara sah. Syahri kemudian tetap dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Akan tetapi, status jabatannya langsung dicabut karena dirinya berstatus tersangka.

Selain kasus Tulungagung, Evi juga menyinggung kasus yang menimpa Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

Baca juga: Kata Tito Karnavian soal Rencana Eks koruptor Dilarang Ikut Pilkada...

Tamzil tercatat pernah terjerat kasus korupsi tapi tetap terpilih sebagai bupati hingga akhirnya kembali terjerat kasus korupsi.

"Jadi kita perlu membatasi siapa yang jadi calon. Sehingga kemudian pilihan yang kita sampaikan kepada pemilih itu sudah orang-orang yang bebas korupsi, juga bebas kasus narkoba dan pelecehan seksual kepada anak," ucap Evi.

"Ya karena kita belajar dan melihat dari Pilkada Tulungagung. Orang yang sudah jelas-jelas dipenjara, kemudian masih dipilih juga. Artinya tentu tidak bisa kita lepaskan memilih itu kepada masyarakat saja, " kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X