KPU Dorong Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada Masuk di UU Pilkada

Kompas.com - 04/11/2019, 18:30 WIB
Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mendorong agar Peraturan KPU ( PKPU) soal pelarangan mantan narapidana korupsi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masuk ke dalam Undang-Undang Pilkada.

"Kami tentu berharap ada revisi terhadap Undang-Undang (Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada)," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Arief mengatakan, aturan itu mesti dimuat di dalam UU Pilkada. Sebab, aturan itu dinilai sangat baik sehingga tidak cukup tercantum di dalam PKPU saja, tapi harus dimasukkan ke dalam regulasi yang lebih mengikat.

Baca juga: Di Depan DPR, KPU Sampaikan PKPU Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Arief berkaca pada Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan frasa larangan eks koruptor maju dalam pemilu legislatif pada PKPU Pileg, 2018 lalu.

Alasan MA saat itu adalah karena tidak adanya aturan yang melarang eks koruptor menjadi calon angota legislatif dalam UU Pemilu.

Agar pembatalan tersebut tidak terjadi lagi, KPU berharap UU Pilkada bisa direvisi secepatnya.

"Saya berharap kalau UU itu direvisi, bisa diselesaikan tahun ini atau setidaknya awal tahun. Karena bulan Mei atau Juni sudah mulai proses pencalonan itu," ujar Arief.

Apabila PKPU itu tidak termuat di dalam UU Pilkada, Arief berharap seluruh elemen mendukungnya.

Baca juga: Alasan ICW-Perludem Usulkan Jeda Waktu 10 Tahun bagi Eks Koruptor yang Ingin Ikut Pilkada

Dengan demikia, tidak ada pihak yang menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Agung layaknya PKPU Pemilu Legislatif, hingga akhirnya dibatalkan.

"Problemnya undang-undang ini mau direvisi enggak? Kalau mau direvisi, tentu KPU sangat senang karena KPU akan mendorong ini masuk di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah," ujar Arief.

"Kalau semua pihak menilai bahwa ini penting untuk diatur, kan enggak akan ada yang melakukan judicial review. Kecuali ada yang merasa bahwa ini enggak boleh diatur, maka dia akan melakukan judicial review," lanjut dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X