Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Latih Pendamping KUBE untuk Entaskan Kemiskinan

Kompas.com - 07/11/2019, 15:35 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos gelar bimbingan teknis (bimtek) Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dan Konsolidasi Penyaluran Bansos Tahun 2019.

Pelatihan ini diikuti 43 pendamping dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan 30 pendamping dari Muara Enim. Pelatihan ini diselenggarakan di Hotel Beston Palembang pada 5-8 November.

Direktur Jenderal (Dirjen) PFM Andi ZA Dulung mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan teknis tenaga pendamping.

Andi berharap para pendamping mampu membantu menjalankan program pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Tingkatkan SDM Kesejahteraan Sosial, Kemensos Lakukan Ini

"Meningkatkan peran pendamping dalam mendampingi penerima bantuan Program KUBE Bekerja dalam upaya meningkatkan usaha, kemandirian, serta melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ada," kata Dirjen PFM Andi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Oktober 2019.

Dirjen PFM Andi optimistis melalui bimtek, program dan rencana kerja Kemensos akan tersampaikan dengan baik kepada para pendamping untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat.

"Saya menilai bahwa kegiatan ini merupakan langkah tepat untuk menghasilkan pendamping profesional dan kompeten dalam pendampingan mengentaskan kemiskinan di Republik ini," ujar Dirjen PFM Andi.

Kegiatan bimtek ini disi oleh pemateri dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Para pemateri tersebut di antaranya Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dan lainnya.

Baca juga: Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Kolaborasi untuk Entaskan Kemiskinan

Adapun, kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi dari Kemensos dan Kementan. Tujuan kolaborasi adalah untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Kolaborasi terebut diarahkan pada kegiatan peningkatan sinergi program daerah, pertukaran data dan informasi daerah rawan pangan dan stunting.

Tak hanya itu, kegiatan lainnya adalah konvergensi pencegahan dan penurunan stunting, serta melaksanakan program di daerah rentan rawan pangan serta stunting secara terpadu.

Untuk mencapai semua itu, maka dibutuhkan pengembangan kemampuan pendamping.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com