Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Gaji, Ini Alasan Dokter Spesialis Ogah ke Pedalaman

Kompas.com - 05/11/2019, 19:46 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit di daerah dinilai menjadi alasan utama banyaknya dokter spesialis yang enggan ditempatkan di wilayah pedalaman dan terpencil.

Wakil Ketua Umum I Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Moch Adib Khumaidi SpOT menyampaikan, selama ini pihaknya terus mendorong agar dokter spesialis dapat ditempatkan di daerah yang pemdanya memberikan perhatian besar kepada tenaga medis. 

Dalam hal ini, ia berharap semua fasilitas kesehatan yang diperlukan guna menunjang kelancaran kinerja dokter spesialis tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara maksimal di daerah penempatan.

"Artinya, sarananya mendukung, infrastrukturnya mendukung, kemudian diperhatikan juga oleh daerahnya untuk kemudian mendapatkan tempat yang layak," kata Adib kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: IDI Nilai Pemda Perlu Petakan Jumlah Dokter Spesialis

Ia pun menampik bila kesejahteraan yang rendah menjadi alasan utama para dokter spesialis enggan ditempatkan di daerah.

Bahkan, sebelum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sudah ada aturan terkait besaran tunjangan atau insentif yang cukup besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/152/2017 tentang Besaran Tunjangan/Insentif Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis tertanggal 30 Maret 2017, besaran tunjangan untuk mereka yang ditempatkan di rumah sakit pemerintah pusat sebesar Rp 22.500.000.

Sementara itu, bagi yang ditugaskan di rumah sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, tunjangannya mencapai Rp 30.012.000.

Besaran tunjangan tersebut belum termasuk insentif yang didapatkan dokter spesialis dari pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Baca juga: Dokter Spesialis Tak Wajib ke Pedalaman, IDI Apresiasi

"Buat dokter spesialis itu sudah cukuplah untuk kemudian bisa memulai sebagai dokter spesialis, tetapi yang penting bukan itu, tetapi bagaimana sarana prasarana mendukung," ujar dia. 

"Satu lagi, jenjang karier dan kemudian kesempatan untuk tetap mengikuti pendidikan dalam arti perkembangan ilmu teknologi kedokteran itu juga hal penting," ucap Adib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com