Sekjen Sebut PPP Bersyukur Tak Lagi Dapat Kursi Menteri Agama

Kompas.com - 23/10/2019, 18:11 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekjen PPP Arsul Sani
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Agama tak lagi dari Partai Persatuan Pembangunan ( PPP). Namun menurut Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, PPP tak mempermasalahkan tak lagi mendapat kursi Menteri Agama di kabinet.

"Dari PPP kami dalam komunikasi justru beberapa kali menyampaikan kepada Pak Jokowi agar PPP itu diberi challenge di portofolio yang lain," ujar Arsul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Profil Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas

"Itu yang memang kami minta supaya jangan terkesan bahwa satu kementerian itu adalah apa ya, pos tradisionalnya partai ini atau kelompok ini," lanjut dia.

Arsul mengatakan, PPP justru bersyukur kadernya tak lagi menjabat Menteri Agama karena permohonannya dikabulkan Presiden.

Ia menambahkan, hal tersebut sekaligus menunjukkan partainya dipercaya memegang pos kementerian selain Kementerian Agama.

Baca juga: Suharso Manoarfa, Plt Ketum PPP yang PImpin Perencanaan Pembangunan

"Saya kira (PPP) tidak hanya untuk Menteri Agama tapi pos-pos lain sudah melihat banyak hal. Tentu dari sisi integritas, kompetensi, dan leadership, dan tugas, kami melihat pilihan itu memang sesuai diharapkan Pak Presiden," lanjut dia. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPP/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebelumnya di Kabinet Kerja, kader PPP Lukman Hakim Saifuddin menjabat kursi Menteri Agama.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X