Sekjen Sebut PPP Bersyukur Tak Lagi Dapat Kursi Menteri Agama

Kompas.com - 23/10/2019, 18:11 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekjen PPP Arsul Sani
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Agama tak lagi dari Partai Persatuan Pembangunan ( PPP). Namun menurut Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, PPP tak mempermasalahkan tak lagi mendapat kursi Menteri Agama di kabinet.

"Dari PPP kami dalam komunikasi justru beberapa kali menyampaikan kepada Pak Jokowi agar PPP itu diberi challenge di portofolio yang lain," ujar Arsul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Profil Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas

"Itu yang memang kami minta supaya jangan terkesan bahwa satu kementerian itu adalah apa ya, pos tradisionalnya partai ini atau kelompok ini," lanjut dia.

Arsul mengatakan, PPP justru bersyukur kadernya tak lagi menjabat Menteri Agama karena permohonannya dikabulkan Presiden.

Ia menambahkan, hal tersebut sekaligus menunjukkan partainya dipercaya memegang pos kementerian selain Kementerian Agama.

Baca juga: Suharso Manoarfa, Plt Ketum PPP yang PImpin Perencanaan Pembangunan

"Saya kira (PPP) tidak hanya untuk Menteri Agama tapi pos-pos lain sudah melihat banyak hal. Tentu dari sisi integritas, kompetensi, dan leadership, dan tugas, kami melihat pilihan itu memang sesuai diharapkan Pak Presiden," lanjut dia. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPP/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebelumnya di Kabinet Kerja, kader PPP Lukman Hakim Saifuddin menjabat kursi Menteri Agama.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X