Suharso Manoarfa, Plt Ketum PPP yang PImpin Perencanaan Pembangunan

Kompas.com - 23/10/2019, 15:31 WIB
Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ketika ditemui di Resto Plataran, Jalan HOS Cokroaminoto, Kamis (18/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ketika ditemui di Resto Plataran, Jalan HOS Cokroaminoto, Kamis (18/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Suharso Monoarfa merupakan perwakilan dari partai politik. Sebab, saat ini dia adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Pengganti Muhammad Rohamurmuziy di PPP ini lahir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 31 Oktober 1954. Dia naik setelah Romahurmiziy terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suharso pun dikukuhan jadi Plt Ketua Umum PPP di Mukernas PPP yang berlangsung di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Sekjen PPP Nilai Suharso Monoarfa Cocok Jadi Menteri Ekonomi

Kiprah Politik Suharso di partai dan di dalam pemerintah sudah malang melintang. Ia pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan.

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP.

Pada 19 Januari 2015, Suharso dilantik sebagai menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, ia mengaku sudah mundur dari jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sebelumnya, dia juga pernah berada di dalam pemerintahan.

Suharso pernah dipercaya oleh Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dia menjabat selama hampir dua tahun yakni dari 22 Oktober 2009 sampai 19 Oktober 2011.

Kendati demikian, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perumahan Rakyat RI, karena alasan pribadi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Nasional
UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
Saat KPK Sebut Singapura 'Surganya Para Koruptor', Respons, dan Permintaan Maaf

Saat KPK Sebut Singapura "Surganya Para Koruptor", Respons, dan Permintaan Maaf

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X