Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharso Manoarfa, Plt Ketum PPP yang PImpin Perencanaan Pembangunan

Kompas.com - 23/10/2019, 15:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Suharso Monoarfa merupakan perwakilan dari partai politik. Sebab, saat ini dia adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Pengganti Muhammad Rohamurmuziy di PPP ini lahir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 31 Oktober 1954. Dia naik setelah Romahurmiziy terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suharso pun dikukuhan jadi Plt Ketua Umum PPP di Mukernas PPP yang berlangsung di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Sekjen PPP Nilai Suharso Monoarfa Cocok Jadi Menteri Ekonomi

Kiprah Politik Suharso di partai dan di dalam pemerintah sudah malang melintang. Ia pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan.

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP.

Pada 19 Januari 2015, Suharso dilantik sebagai menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, ia mengaku sudah mundur dari jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sebelumnya, dia juga pernah berada di dalam pemerintahan.

Suharso pernah dipercaya oleh Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dia menjabat selama hampir dua tahun yakni dari 22 Oktober 2009 sampai 19 Oktober 2011.

Kendati demikian, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perumahan Rakyat RI, karena alasan pribadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com