Fitra Sayangkan Jokowi Tak Bicara Pemberantasan Korupsi dalam Pidato Pelantikan

Kompas.com - 21/10/2019, 09:44 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA/ AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) menyayangkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang tidak menyinggung soal pemberantasan korupsi dalam pidato kenegaraan pasca-dilantik sebagai presiden 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019).

"Dalam pidatonya, korupsi tidak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sementara problem utama investasi adalah budaya korupsi," ujar Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi melalui keterangan persnya, Senin (21/10/2019).

Dia mengatakan, dalam lima prioritas pembangunan di periode Jokowi-Ma'ruf ini, keduanya tidak mencantumkan soal pemberantasan korupsi.

Baca juga: Resmi Dilantik, Berikut Pidato Lengkap Presiden Jokowi

Kelima prioritas itu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Pemangkasan perizinan dan sistem birokrasi tidak serta merta bisa menjamin korupsi tidak terjadi. Karena perizinan hanya salah satu ruang praktik korupsi di Indonesia," kata dia.

Menurut Badiul, rilis yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) menyebutkan bahwa hambatan utama investasi di Indonesia dikarenakan tingginya tindak pidana korupsi. Skornya pun tertinggi, yaitu sebesar 13,8.

Baca juga: Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Ditambah lagi, kata dia, prioritas investasi yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya tidak memiliki perspektif lingkungan sehingga berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka.

"Investasi yang diprioritaskan harus berperspektif pada kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka," kata Badiul Hadi.

"Jokowi-Ma'ruf juga harus fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK, dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun," ujar dia.

Badiul menilai, pembangunan SDM yang diprioritaskan pada periode baru ini juga akan sia-sia apabila masih terdapat mental koruptif.

Dengan demikian, kata dia, pendidikan anti-korupsi menjadi hal penting yang harus dikedepankan.

Baca juga: Ini 5 Hal Menarik saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Selain itu, kata dia, reformasi birokrasi dan penegakkan hukum di lingkungan birokrasi juga harus dilakukan agar menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

Diketahui, dalam pelantikannya sebagai Presiden 2029-2024, Jokowi menyampaikan lima program prioritas tersebut.

Dalam periode ini, Jokowi berdampingan dengan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya setelah berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2019 pada April lalu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X