Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Kompas.com - 17/10/2019, 17:43 WIB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang berakhirnya periode pertama masa pemerintahannya, kinerja Presiden Joko Widodo terkait isu pemberantasan korupsi dinilai kurang baik oleh masyarakat.

Hasil survei Parameter Politik Indonesia pada 5 hingga 12 Oktober 2019, pemberantasan korupsi menjadi salah satu dari lima masalah utama bangsa berdasarkan penilaian responden.

"Temuan yang menarik, isu pemberantasan korupsi dan ketidakadilan penegak hukum secara konsisten masuk dalam lima besar masalah bangsa," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019).

"Padahal dalam survei sebelumnya soal korupsi dan hukum cenderung tidak masuk dalam persoalan yang dianggap krusial," kata dia.

Baca juga: Perppu Belum Jelas, ICW Nilai Masa Depan Pemberantasan Korupsi Terancam

Berdasarkan hasil survei, hanya 0,7 persen dari total respon 54,3 persen, yang menganggap pemberantasan korupsi sebagai keberhasilan pemerintah.

Sementara, pembangunan infrastruktur masih menjadi yang paling tinggi yakni sebesar 24,8 persen, disusul program bantuan sosial sebesar 10,9 persen.

Ketika ditanya soal kekurangan pemerintah yang perlu diperbaiki ke depan, sebanyak 3,2 persen dari total respons 55,1 persen menjawab sektor pemberantasan korupsi.

Jika dilihat dengan sistem penilaian kinerja pemerintah, bidang pemberantasan korupsi hanya menempati posisi kelima dengan nilai 6,5 di bawah bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan serta moral dan budaya.

Baca juga: Ketua KPK Berharap Jokowi Bersedia Keluarkan Perppu Setelah Pelantikan

Sedangkan bidang ekonomi berada di posisi 6 dengan nilai 6,4. Bidang penegakan dan kesetaraan hukum di posisi terakhir dengan nilai 6,3.

" Pemberantasan korupsi itu cenderung berada di bawah karena dianggap lazim," kata Adi.

Adapun survei Parameter Politik Indonesia melibatkan 1.000 responden.

Metode survei menggunakan stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar ± 3,1 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview menggunakan kuisioner.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X