Alvara: Ekonomi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Jokowi di Periode Kedua

Kompas.com - 14/10/2019, 13:39 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai, ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua sebagai presiden.

“Bidang ekonomi masih pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua nanti, karena selama 5 tahun aspek-aspek yang terkait dengan kondisi ekonomi masih belum memenuhi harapan publik," kata Hasanuddin dalam keterangan pers, Senin (14/10/2019).

Hasanuddin berkaca pada hasil survei pada 12-31 Agustus 2019. Metode pengambilan sampel survei ini menggunakan multi-stage random sampling. Sebanyak 1.800 responden berusia 14-55 tahun dipilih dan diwawancarai secara tatap muka.

Baca juga: Tanggapan Para Kepala Daerah saat Menjajal Palapa Ring Bersama Jokowi

Responden mendapat pertanyaan, "Bagaimana tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi- JK saat ini pada aspek berikut?"

Hasilnya, ada 5 aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi dan 5 aspek dengan tingkat kepuasan terendah.

Adapun 5 aspek dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah telekomunikasi dan internet sebesar 87,9 persen; pelayanan transportasi publik sebesar 86,5 persen; pelayanan pendidikan sebesar 85,3 persen; pembangunan infrastruktur sebesar 84,7 persen dan pelayanan kesehatan sebesar 82,7 persen.

Sementara 5 aspek dengan tingkat kepuasan terendah adalah kondisi ekonomi nasional sebesar 68,8 persen; kesejahteraan tenaga kerja sebesar 65,5 persen; kemudahan lapangan kerja sebesar 58,9 persen; pengentasan kemiskinan sebesar 58,4 persen dan stabilitas harga bahan pokok sebesar 58,1 persen.

"Publik menaruh harapan yang tinggi agar pemerintah mendatang mampu menunjukkan kinerja yang baik terutama terkait dengan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, Hasanuddin menyarankan agar pemerintahan ke depan ditopang oleh menteri-menteri bidang ekonomi yang lebih kompeten.

"Yang bisa membantu akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia," kata dia.

Baca juga: Ketua MPR: Pelantikan Jokowi-Maruf Digelar Pukul 14.30 WIB

Sampel survei ini diambil di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk. Rentang margin of error sebesar 2,35 persen.

Artinya, persentase dalam survei ini bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,35 persen. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X