Jelang Pelantikan, Demokrat Sarankan Jokowi Tak Hanya Lobi Pimpinan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin tak mempermasalahkan, Presiden Joko Widodo memaksimalkan lobi-lobi politiknya menjelang pelantikan presiden 20 Oktober 2019.

"Tidak ada alasan untuk menilai salah strategi seperti ini (lobi-lobi politik Jokowi). Beliau (Jokowi) nampaknya telah belajar banyak dari lima tahun periode pertama masa jabatan presidennya," kata Amir kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).

Kendati demikian, Amir menyarankan Jokowi tak hanya melakukan lobi-lobi kepada kelompok formal seperti pimpinan parpol.

Ia menyarankan, Jokowi juga menyapa para mahasiswa dan cendekiawan menjelang acara pelantikannya.

Baca juga: Pengamat: Faktor Megawati, Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet Kecil

Ingatkan soal Perppu UU KPK

"Saya ingin megingatkan juga agar lobi politik janganlah hanya ke kelompok formal semata, karena di luar sana ada saudara-saudara dan terutama adik-adik kita dari kalangan mahasiswa dan cendekiawan yang pasti cukup strategis dan penting untuk juga disapa, didengar dan kalau perlu dirangkul," ujarnya. 

Amir mengatakan, Jokowi harus mendengarkan aspirasi dan harapan para mahasiswa. Ia juga menyinggung, setidaknya Jokowi memberi jawaban atas tuntunan mahasiswa terkait penerbitan Perppu UU KPK.

"Jelas, itu saya yakin bahwa walaupun situasi relative tenang, tidak cerdas manakala aspirasi mereka yang sejujurnya adalah aspirasi rakyat tidak dianggap dan diperhitungkan," pungkasnya.

Baca juga: PKS: Kami Hormati Partai yang Berkeringat Menangkan Jokowi-Maruf

Jokowi bertemu SBY

Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam pekan ini Presiden Jokowi mengundang dua Ketua Umum parpol ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Pada Kamis (10/10/2019) Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan.

Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam. Jokowi mengakui, pertemuan itu membahas situasi politik terkini dengan SBY.

Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun belum ada titik temu antara kedua pihak.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Baca juga: Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Dibanding Demokrat

Jokowi bertemu Prabowo

Kemudian, Jum'at (11/10/2019), Jokowi Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama sekitar 45 menit.

Jokowi mengatakan, salah satu topik yang dibahas bersama Prabowo adalah kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Meski demikian, Presiden mengakui, pembahasan Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah belum rampung.

"Tapi untuk urusan yang satu ini belum final," ujar Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan pembahasan tersebut belum rampung.

Prabowo sendiri yang turut hadir ketika Presiden Jokowi memberikan keterangan pers menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

Baca juga: Wacana Masuk Kabinet Jokowi, Gerindra Akui Ada Pro-Kontra di Akar Rumput