Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...

Kompas.com - 14/10/2019, 09:08 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise di Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/ Fitria Chusna FarisaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise di Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual (PKS) gagal diselesaikan anggota DPR RI masa jabatan 2014-2019.

Banyak pihak yang menyayangkan hal tersebut, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.

Padahal, Yohana mengatakan, telah banyak membantu DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PKS. Namun, hingga masa jabatan DPR 2014-2019 berakhir, RUU tersebut tak juga disahkan.

Kecewa berat

Yohana mengaku kecewa berat dengan kinerja DPR periode 2014-2019.

Baca juga: Ini 3 RUU yang Dititipkan Yohana ke Calon Pengganti, Salah Satunya RUU PKS

Ia menilai, DPR telah gagal karena tidak mampu merealisasikan aturan penghapusan kekerasan seksual melalui RUU PKS.

"Kami menganggap bahwa DPR kali ini gagal dan memang kita pemerintah agak kecewa berat juga karena kami sudah membuang waktu, tenaga, pikiran, dana untuk membicarakan khusus soal RUU PKS ini ternyata tidak jadi," kata Yohana dalam sebuah wawancara khusus bersama Kompas.com di Waropen, Papua, Kamis (10/9/2019).

RUU PKS merupakan aturan yang menjadi inisasi DPR, dalam hal ini badan legislatif (Baleg).

Sejak pertama kali gagasan aturan ini muncul, kata Yohana, pemerintah banyak membantu DPR dalam melakukan kajian draf RUU PKS. Termasuk, mengkaji pasal demi pasal dan ayat demi ayat pada RUU tersebut.

Baca juga: Jika DPR Tak Bisa Cepat Selesaikan RUU PKS, Pemerintah Siap Ambil Alih

Yohana mengaku, pihaknya juga banyak membantu legislatif dalam melibatkan organisasi-organisasi masyarakat untuk membahas RUU.

Menjelang akhir September atau pergantian jabatan DPR dari periode 2014-2019 ke periode 2019-2024, RUU ini diharapkan rampung dan bisa segera disahkan. Apalagi, daftar inventaris masalah (DIM) RUU pun telah tuntas.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X