Ini 3 RUU yang Dititipkan Yohana ke Calon Pengganti, Salah Satunya RUU PKS

WAROPEN, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menitipkan tiga rancangan undang-undang (RUU) kepada calon menteri yang bakal menggantikannya pada pemerintahan 2019-2024. 

Satu di antara tiga RUU itu sudah melalui pembahasan yang panjang dan diharapkan bisa segera disahkan, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Sementara itu, dua RUU yang lain, RUU Pengasuhan Keluarga dan RUU Kesetaraan Gender, masih berupa rencana awal dan perlu banyak pembahasan.

"Jadi apa yang sudah kita lakukan mohon supaya dilanjutkan oleh menteri berikut terutama dan masih ada PR kita yaitu RUU PKS yang sebenarnya harus kita golkan," kata Yohana dalam sebuah wawancara khusus bersama Kompas.com di Waropen, Papua, Kamis (10/9/2019).

Baca juga: Yohana: Saya Bertahan Lima Tahun di Kabinet Itu Luar Biasa

Yohana berharap, DPR yang baru bisa cepat-cepat mengesahkan RUU PKS. Sebab, angka kekerasan seksual masih tinggi hingga saat ini.

Jika DPR tidak mampu merampungkan RUU PKS segera, Yohana bahkan bersedia mengambil RUU yang semula diinisiasi DPR itu sebagai RUU pemerintah.

"Kalau DPR tidak mampu melakukan, bisa serahkan ke kementerian kami untuk inisaitif kami kementerian perempuan bisa cepat," ujar dia. 

Sementara itu, melihat berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga, Yohana menilai penting untuk dibuat Undang-Undang Pengasuhan Keluarga.

Permasalahan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada istri, tetapi juga kekerasan anak, atau bahkan kekerasan yang dialami suami yang kian marak terjadi belakangan ini.

Selain itu, RUU ini diharapkan bisa menekan tingginya angka perceraian. "Jadi kalau sampai bisa (UU) Pengasuhan. Keluarga ini dibuat, maka kita bisa cover semua bukan hanya perempuan saja dan anak-anak. Jadi menjurus ke ketahanan keluarga," ujar Yohana.

Baca juga: Yohana Yembise Mengaku Belum Dihubungi Jokowi Perihal Menteri Periode Kedua

Terakhir, RUU Kesetaraan Gender diharapkan bisa menjadi aspek legal yang mengatur tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengaku belum tahu menahu apakah dirinya bakal kembali ditunjuk sebagai menteri Joko Widodo di pemerintahan periode keduanya, 2019-2024.

Sebab, hingga saat ini, Yohana belum dihubungi oleh Jokowi terkait kursi menteri ke depan. "Saya belum mendekati Pak Jokowi, artinya belum dipanggil," kata dia.