Ini 3 RUU yang Dititipkan Yohana ke Calon Pengganti, Salah Satunya RUU PKS

Kompas.com - 11/10/2019, 16:04 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise di Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/ Fitria Chusna FarisaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise di Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019).

WAROPEN, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menitipkan tiga rancangan undang-undang (RUU) kepada calon menteri yang bakal menggantikannya pada pemerintahan 2019-2024. 

Satu di antara tiga RUU itu sudah melalui pembahasan yang panjang dan diharapkan bisa segera disahkan, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Sementara itu, dua RUU yang lain, RUU Pengasuhan Keluarga dan RUU Kesetaraan Gender, masih berupa rencana awal dan perlu banyak pembahasan.

"Jadi apa yang sudah kita lakukan mohon supaya dilanjutkan oleh menteri berikut terutama dan masih ada PR kita yaitu RUU PKS yang sebenarnya harus kita golkan," kata Yohana dalam sebuah wawancara khusus bersama Kompas.com di Waropen, Papua, Kamis (10/9/2019).

Baca juga: Yohana: Saya Bertahan Lima Tahun di Kabinet Itu Luar Biasa

Yohana berharap, DPR yang baru bisa cepat-cepat mengesahkan RUU PKS. Sebab, angka kekerasan seksual masih tinggi hingga saat ini.

Jika DPR tidak mampu merampungkan RUU PKS segera, Yohana bahkan bersedia mengambil RUU yang semula diinisiasi DPR itu sebagai RUU pemerintah.

"Kalau DPR tidak mampu melakukan, bisa serahkan ke kementerian kami untuk inisaitif kami kementerian perempuan bisa cepat," ujar dia. 

Sementara itu, melihat berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga, Yohana menilai penting untuk dibuat Undang-Undang Pengasuhan Keluarga.

Permasalahan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada istri, tetapi juga kekerasan anak, atau bahkan kekerasan yang dialami suami yang kian marak terjadi belakangan ini.

Selain itu, RUU ini diharapkan bisa menekan tingginya angka perceraian. "Jadi kalau sampai bisa (UU) Pengasuhan. Keluarga ini dibuat, maka kita bisa cover semua bukan hanya perempuan saja dan anak-anak. Jadi menjurus ke ketahanan keluarga," ujar Yohana.

Baca juga: Yohana Yembise Mengaku Belum Dihubungi Jokowi Perihal Menteri Periode Kedua

Terakhir, RUU Kesetaraan Gender diharapkan bisa menjadi aspek legal yang mengatur tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengaku belum tahu menahu apakah dirinya bakal kembali ditunjuk sebagai menteri Joko Widodo di pemerintahan periode keduanya, 2019-2024.

Sebab, hingga saat ini, Yohana belum dihubungi oleh Jokowi terkait kursi menteri ke depan. "Saya belum mendekati Pak Jokowi, artinya belum dipanggil," kata dia. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X