Ini 3 RUU yang Dititipkan Yohana ke Calon Pengganti, Salah Satunya RUU PKS

Kompas.com - 11/10/2019, 16:04 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise di Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.com/ Fitria Chusna FarisaMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise di Waropen, Papua, Kamis (10/10/2019).

WAROPEN, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menitipkan tiga rancangan undang-undang (RUU) kepada calon menteri yang bakal menggantikannya pada pemerintahan 2019-2024. 

Satu di antara tiga RUU itu sudah melalui pembahasan yang panjang dan diharapkan bisa segera disahkan, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Sementara itu, dua RUU yang lain, RUU Pengasuhan Keluarga dan RUU Kesetaraan Gender, masih berupa rencana awal dan perlu banyak pembahasan.

"Jadi apa yang sudah kita lakukan mohon supaya dilanjutkan oleh menteri berikut terutama dan masih ada PR kita yaitu RUU PKS yang sebenarnya harus kita golkan," kata Yohana dalam sebuah wawancara khusus bersama Kompas.com di Waropen, Papua, Kamis (10/9/2019).

Baca juga: Yohana: Saya Bertahan Lima Tahun di Kabinet Itu Luar Biasa

Yohana berharap, DPR yang baru bisa cepat-cepat mengesahkan RUU PKS. Sebab, angka kekerasan seksual masih tinggi hingga saat ini.

Jika DPR tidak mampu merampungkan RUU PKS segera, Yohana bahkan bersedia mengambil RUU yang semula diinisiasi DPR itu sebagai RUU pemerintah.

"Kalau DPR tidak mampu melakukan, bisa serahkan ke kementerian kami untuk inisaitif kami kementerian perempuan bisa cepat," ujar dia. 

Sementara itu, melihat berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga, Yohana menilai penting untuk dibuat Undang-Undang Pengasuhan Keluarga.

Permasalahan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada istri, tetapi juga kekerasan anak, atau bahkan kekerasan yang dialami suami yang kian marak terjadi belakangan ini.

Selain itu, RUU ini diharapkan bisa menekan tingginya angka perceraian. "Jadi kalau sampai bisa (UU) Pengasuhan. Keluarga ini dibuat, maka kita bisa cover semua bukan hanya perempuan saja dan anak-anak. Jadi menjurus ke ketahanan keluarga," ujar Yohana.

Baca juga: Yohana Yembise Mengaku Belum Dihubungi Jokowi Perihal Menteri Periode Kedua

Terakhir, RUU Kesetaraan Gender diharapkan bisa menjadi aspek legal yang mengatur tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengaku belum tahu menahu apakah dirinya bakal kembali ditunjuk sebagai menteri Joko Widodo di pemerintahan periode keduanya, 2019-2024.

Sebab, hingga saat ini, Yohana belum dihubungi oleh Jokowi terkait kursi menteri ke depan. "Saya belum mendekati Pak Jokowi, artinya belum dipanggil," kata dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X