Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...

Kompas.com - 14/10/2019, 09:08 WIB
Kompas TV Yang juga menjadi sorotan adalah kisah satu keluarga di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat yang tinggal di gubuk seng tanpa pintu di lahan pinjaman. Kisah pilu keluarga ini menarik perhatian banyak pihak setelah diliput media kini bantuan berdatangan dari sejumlah pihak termasuk pemerintah yang menyediakan rumah susun gratis.

Pemerintah, dalam hal ini kementerian yang dipimpin Yohana, tinggal menunggu panggilan dari DPR untuk mengesahkan RUU tersebut. Namun, hingga masa jabatan anggota DPR 2014-2019 habis, tak ada ketuk palu tanda pengesahan RUU PKS.

"Kita sudah banyak melakukan kajian, sudah banyak diskusi publik, kalau bisa disahkan targetnya September sebelum masuk ke legislatif yang baru. Ternyata tidak (disahkan) juga sampai sekarang," ujar Yohana.

Berharap Pada Puan Maharani

Besar harapan yang ditaruh Yohana pada Ketua DPR periode 2019-2024, Puan Maharani.

Baca juga: RUU PKS Tak Kunjung Rampung, Menteri Yohana Sebut Pemerintah Kecewa Berat

Sebagai seorang perempuan, Puan Maharani diharapkan bisa memimpin lembaganya untuk segera mengesahkan RUU PKS.

"Ketua DPR sekarang Puan Maharani, kami harapkan sebagai seorang perempuan Indonesia yang hebat dan punya pengalaman sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, pasti akan punya persepsi yang lebih dalam lagi, lebih tinggi daripada kami dan pasti akan secepatnya mengesahkan UU ini," kata Yohana.

Bukan tanpa alasan Yohana meminta legislatif segera mengesahkan RUU ini. Yohana menyebut, angka kekerasan seksual, khususnya pada perempuan, dari tahun ke tahun masih cukup tinggi.

Hal ini terjadi karena belum adanya payung hukum yang khusus mengatur perbuatan kekerasan seksual.

"Angka korban yang setiap saat ada, kan kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi, korban berada di mana-mana, yang memang belum bisa ditangani secara baik hukumnya karena legalitas hukumnya kan belum ada," ujar dia.

Baca juga: Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Diharapkan Percepat Pengesahan RUU PKS

Yohana berharap wakil rakyat yang baru dilantik cepat-cepat mengesahkan RUU PKS.

Jika DPR tidak mampu dengan segera menyelesaikan RUU itu, Yohana mengatakan, pihaknya siap mengambil RUU tersebut sebagai RUU inisiatif pemerintah.

"Kalau DPR mau melepaskan itu dan serahkan pemerintah yang mengatur itu, saya pikir akan sangat bisa karena kami menangani perempuan dan anak. Jadi kami bisa menangani UU ini, artinya RUU ini bisa kami selesaikan," kata dia. 

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Kemenkes: Obat Herbal Tak Bisa Atasi Covid-19, Hanya Penyakit Penyerta

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X