3 Kali Tak Hadir, Melchias Mekeng Kembali Dipanggil KPK

Kompas.com - 08/10/2019, 10:36 WIB
Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comAnggota DPR Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan kembali memanggil eks anggota Komisi XI DPR 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng, Selasa (8/10/2019) hari ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Mekeng akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT (pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan)," kata Febri.

Baca juga: Sedang Perjalanan Dinas, Mekeng Tak Penuhi Panggilan KPK


Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan keempat bagi Mekeng setelah sebelumnya tak hadir dalam pemanggilan pada Rabu (11/9/2019), Senin (16/9/2019), dan Kamis (19/9/2019) lalu.

Febri menyebut, Mekeng tak pernah menghadiri panggilan-panggilan tersebut karena sedang dalam perjalanan dinas dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya menjadi hari ini.

Sebelumnya KPK pun telah mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri bagi Mekeng selama enam bulan ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam kasus ini, Samin diduga memberikan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Uang tersebut diduga terkait terkait terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Baca juga: Kamis Ini, KPK Panggil Melchias Marcus Mekeng untuk Jadi Saksi

Perjanjian itu antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal yang dimiliki Samin.

Samin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X