Kompas.com - 02/10/2019, 14:05 WIB
Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd. ANTARA FOTOGALIH PRADIPTAKetua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratiko memberi penjelasan soal peristiwa saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak menyapa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Dikutip dari Warta Kota, saat pelantikan anggota DPR/MPR/DPD, Selasa (1/10/2019), Megawati terlihat tidak menyalami Surya Paloh saat sedang berjalan di wilayah VIP di dalam Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Orang-orang yang dilewati Megawati berdiri dan menyalami presiden ke-5 RI itu.

Momen tersebut tertangkap dari video yang beredar luas dari siaran langsung Kompas TV.

Baca juga: Surya Paloh Mengaku Bertemu Jokowi di Singapura, Bantah Bahas Kabinet

Dalam video itu pula Megawati juga melewati Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah mengulurkan tangan.

Apakah video itu memperlihatkan hubungan yang tak baik antara Megawati dan Surya Paloh?

Hendrawan membantah.

"Tidak ada apa-apa, orang (Megawati) lagi jalan, dipanggil kanan-kiri. Saya juga sering," ujar Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (2/10/2019).

"Jadi kemarin begini lho, di DPP juga sering kok saat saya duduk di belakang, lalu Ibu (Megawati) lewat, salaman, dan terus ada yang manggil, itu biasa," tuturnya.

Baca juga: Cerita Surya Paloh Banyak yang Salah Paham Silaturahim Anies ke Nasdem

Menurut Hendrawan, peristiwa tersebut menjadi hal yang lumrah, apalagi saat acara yang kebetulan dihadiri oleh banyak pejabat penting.

"Biasa ya, apalagi yang disalami banyak. Jadi tidak disengaja, ketika dalam komunitas yang banyak orangnya, ada yang bisa salaman dan ada yang tidak itu biasa. Ini kan dibuat seolah-olah ada rivalitas antara PDI-P dan Nasdem," tuturnya.

Kompas TV Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 telah resmi dilantik Senin (26/8/2019) lalu. Dari 106 orang yang dilantik ada sejumlah nama yang memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan politisi nasional. Untuk membahas fenomena anak dan kerabat politisi senior menjadi anggota DPRD atau trah politik serta tendensi oligarki politik kita membahasnya bersama Anggota DPRD DKI Jakarta Zita Anjani yang merupakan anak dari Ketua Umum PAN dan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Anggota DRPD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh yang merupakan keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh serta pengamat politik Adi Prayitno. #Oligarki #TrahPolitik #DPRDDKIJakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Nasional
Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Nasional
Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Nasional
Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

Nasional
Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.