Kompas.com - 01/10/2019, 22:26 WIB
Rapat Paripurna telah menetapkan lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORapat Paripurna telah menetapkan lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, Selasa (1/10/2019).

KOMPAS.com - Sebanyak 711 anggota Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) RI periode 2019-2024, yang terdiri dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) resmi dilantik pada Selasa (1/10/2019) pagi.

Acara pelantikan di Gedung Kura Kura, kompleks parlemen, Senayan, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pasca pelantikan, pimpinan DPR, DPD, dan sekaligus MPR berganti wajah.

Komposisi pimpinan DPR RI dan DPD RI sudah diketahui hari ini. Namun, tidak demikian halnya dengan pimpinan MPR RI.

Adapun DPR RI dipimpin lima politisi yakni Puan Maharani (PDI-P), Aziz Syamsuddin (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Rahmat Gobel (Demokrat), dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Representasi kelima parpol menempati jabatan tertinggi di DPR karena memperoleh suara terbesar pada pileg 2019 lalu.

Kelima pimpinan baru DPR merespon penugasan dan amanahnya dengan sukacita, termasuk Aziz Syamsuddin.

"Bismillah, kami bersama Ketua DPR, Puan Maharani akan berkordinasi dalam melaksanakan tugas2 sebagai Pimpinan DPR RI," ungkap Aziz Syamsuddin, membalas ucapan selamat dari rekan-rekannya sesama anggota DPR dan kalangan media, seusai pengukuhannya sebagai pimpinan DPR masa bakti 2019-2024.

Politisi kompeten dan berpengalaman

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai Aziz Syamsuddin layak mengisi salah satu pos Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Kecakapan, pembawaannya yang tenang, dan pengalaman politiknya yang panjang, membuat representasi Partai Golkar ini disegani kawan-kawannya. Aziz bahkan sempat dicalonkan sebagai Ketua DPR RI pada periode 2014-2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Terawan Suntikkan Vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X