Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Kerahkan 6.000 Personel Jaga Pelantikan Anggota DPR/MPR, 8.500 untuk Pelantikan Presiden-Wapres

Kompas.com - 30/09/2019, 10:31 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan pelantikan anggota DPR/MPR RI pada Selasa (1/10/2019).

"Kami kerahkan 6.000 personel, untuk mempertebal di Gedung DPR/MPR RI saat pelantikan," kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai Apel Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019), dikutip dari Antara.

Sementara itu, untuk pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2019, TNI mengerahkan sekitar 8.500 personel.

Baca juga: Polisi Tutup Jalan Menuju Depan DPR Pakai Separator dan Kawat Berduri 4 Lapis, Tak Bisa Jalan Kaki

Pengamanan dilakukan tidak hanya di Gedung DPR/MPR RI, tetapi personel dikerahkan untuk menjaga Istana Negara dan sentra-sentra ekonomi, seperti Glodok, agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Wilayah-wilayah yang menjadi pusat pengamanan TNI di sekitar Gedung DPR/MPR, antara lain, pintu utama DPR/MPR, Pejompongan, perempatan Slipi, Palmerah, Petamburan, Ladugi, pintu belakang Gedung DPR/MPR, dekat lampangan tembak.

"Pengamanan di Gedung DPR/MPR kami pertebal agar tidak ada masyarakat yang masuk sembarangan," katanya.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Demo, 20.500 Personel Diturunkan Amankan Gedung DPR

Pengamanan di Palmerah fokus pada kawasan dekat stasiun lantaran di wilayah itu ada pintu masuk yang menuju masjid DPR/MPR.

"Kami perbanyak pasukan TNI/Polri agar masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa juga tidak membawa batu. Kami awasi di sana. Kami halau mereka kalau ingin masuk ke Gedung DPR/MPR," kata Panglima TNI.

Selain itu, tambah Hadi, TNI juga menyiapkan helikopter di Gedung DPR/MPR yang bersifat insidental.

"Mudah-mudahan pelantikan anggota DPR/MPR dan pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar," kata Panglima TNI.

Kompas TV Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak uu kpk hasil revisi, dan sejumlah rancangan UU yang dinilai kontroversial, dituding telah diambil alih oleh pihak lain, yang ingin membuat kekacauan.<br /> Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menuding, para perusuh ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mahasiswa sudah membantah terkait tudingan adanya penumpang gelap dalam aksi menolak sejumlah RUU kontroversial di DPR. Bagaimana pemerintah membuktikan adanya penumpang gelap yang dimaksud kepada publik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com