Kompas.com - 27/09/2019, 08:03 WIB
Jurnalis sekaligus aktivis HAM Dandhy Laksono dalam sebuah acara debat dengan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOJurnalis sekaligus aktivis HAM Dandhy Laksono dalam sebuah acara debat dengan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak kepolisian menghentikan penyidikan dan membebaskan Dandhy Dwi Laksono yang ditangkap polisi atas kasus dugaan menebarkan kebencian atas unggahannya di Twitter, beberapa waktu lalu.

LSM itu terdiri dari Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KontraS, Imparsial, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Walhi, dan Amnesty International.

"Mendesak agar penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikannya dan membebaskan segera saudara Dandhy Dwi Laksono," ujar kuasa hukum Dandhy, Alghifari Aqsa dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019).

Baca juga: Dandhy: Saya Terkejut, Jam 11.00 WIB Disodorkan Surat Penahanan...

Alghifari menegaskan, dalam kasus ini, Polri harus menghargai hak asasi manusia yang sepenuhnya dijamin konstitusi dan tak reaktif dalam menghadapi tuntutan demokrasi.

Ia menyatakan, Dandhy ditangkap polisi dengan tuduhan menebarkan kebencian berdasarkan SARA. Dandhy dituding melanggar Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Karena alasan status atau unggahan di media sosial Twitter mengenai Papua," imbuh Alghifari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Polisi Cecar Dandhy Dwi Laksono dengan Pertanyaan Ini...

Selama ini, lanjutnya, Dandhy kerap membela dan menyuarakan berita-berita tentang Papua. Menurutnya, yang dilakukan Dandhy adalah bentuk upaya memperbaiki kondisi HAM dan demokrasi.

"Itu merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa masyarakat dan publik luas dapat informasi yang berimbang," ujar Alghifari

Penangkapan ini menunjukkan perilaku reaktif Polri untuk Isu Papua dan sangat berbahaya bagi perlindungan dan kebebasan Informasi yang dijamin penuh oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

"Penangkapan ini merupakan bentuk pembungkaman bagi pegiat informasi dan teror bagi pembela hak asasi manusia," ujar Alghifari.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Nasional
Tidak Ada Lagi Seat Distancing, Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Tidak Ada Lagi Seat Distancing, Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Nasional
Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari India

Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari India

Nasional
Syarat Perjalanan Terbaru untuk Pengemudi Kendaraan Logistik: Wajib Pakai PeduliLindungi

Syarat Perjalanan Terbaru untuk Pengemudi Kendaraan Logistik: Wajib Pakai PeduliLindungi

Nasional
Ilmuwan WHO Sebut Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity secara Aman

Ilmuwan WHO Sebut Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity secara Aman

Nasional
Wapres: Pembangunan SDM Tidak Akan Tercapai jika Anggaran Tak Tepat Sasaran

Wapres: Pembangunan SDM Tidak Akan Tercapai jika Anggaran Tak Tepat Sasaran

Nasional
Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

Nasional
Ada Karantina dan PCR, Biaya Umrah Diprediksi Naik 30 Persen

Ada Karantina dan PCR, Biaya Umrah Diprediksi Naik 30 Persen

Nasional
Pengamat: Kasus Korupsi 4 Kader Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas, Publik Cepat Lupa

Pengamat: Kasus Korupsi 4 Kader Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas, Publik Cepat Lupa

Nasional
Vaksin Booster, Apakah Penting untuk Tubuh? Ini Penjelasan Dokter WHO

Vaksin Booster, Apakah Penting untuk Tubuh? Ini Penjelasan Dokter WHO

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Diplomasi Pertahanan dan Modernisasi Alutsista

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Diplomasi Pertahanan dan Modernisasi Alutsista

Nasional
Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi di BNPP Kemendagri

Komjen Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Deputi di BNPP Kemendagri

Nasional
Aturan Naik Pesawat-Kereta Terbaru: Wajib Gunakan PeduliLindungi

Aturan Naik Pesawat-Kereta Terbaru: Wajib Gunakan PeduliLindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.