Menanti Jokowi dan DPR Buka Ruang Dialog dengan Mahasiswa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR menunjukkan besarnya penolakan masyarakat terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tak sejalan dengan keinginan publik.

Demonstrasi tersebut merupakan akumulasi kemarahan publik kepada Pemerintah dan DPR yang enggan mendengar aspirasi mereka.

Ini dimulai sejak pemilihan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alih-alih mendengar aspirasi masyarakat, Presiden Joko Widodo dan DPR kompak meloloskan nama capim yang bermasalah secara etik. Presiden yang diwanti-wanti agar tak meneruskan nama Irjen Firli Bahuri ke DPR tetap melakukannya.

Baca juga: LBH Terima 50 Pengaduan, Ada Mahasiswa yang Hilang

Padahal, Firli disebut pernah melanggar kode etik KPK saat bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan Pemprov NTB.

Hingga akhirnya Komisi III DPR pun kompak memilih Firli sebagai Ketua KPK.

Kemarahan publik ditambah dengan revisi Undang-Undang KPK yang mengebiri kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Faktor lain adalah upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan terlalu mengurusi ranah privat.

Baca juga: RKUHP Dirombak Ulang? Menkumham Bilang No Way!

Upaya Ketua DPR

Pada Selasa (24/9/2019), kemarahan tersebut pecah menjadi kerusuhan lantaran pimpinan DPR tak segera menemui mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen.

Pemerintah dan DPR dinilai gagal membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk mencegah terjadinya kerusuhan.

Menanggapi kerusuhan tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku berupaya berdialog dengan mahasiswa sebelum pecah kerusuhan.

Namun, hal tersebut batal lantaran ia harus memimpin rapat paripurna terlebih dahulu. Saat hendak bertemu mahasiswa, kerusuhan sudah pecah.

"Kemarin karena Rapat Paripurna DPR RI baru selesai sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, serta adanya tembakan gas air mata dan situasi yang tidak memungkinan, saya tidak jadi bertemu langsung kawan kawan mahasiswa," ujar Bambang melalui rilis tertulis, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Selasa Kemarin, Ketika Mahasiswa Demonstran dan Ketua DPR Nyaris Bertemu...

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi demonstrasi di DPR kembali digelar hari ini sebagai bentuk penolakan segala upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan.

Buka ruang dialog

Sementara itu, menanggapi hal yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR dan pemerintah membuka ruang dialog kepada publik sebelum menetapkan RKUHP.

Hal itu merupakan respons Kalla melihat masifnya penolakan RKUHP hingga berujung pada demonstrasi yang ricuh.

"Memang UU itu kan dibutuhkan juga public hearing atau pandangan publik tentang hal itu dan segera diharapkan berjalan," ujar Kalla melalui rekaman video resmi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (25/9/2019).

Namun, Kalla mengingatkan, RKUHP sangat penting bagi sistem hukum di Indonesia.

Sebab, selama ini Indonesia menggunakan KUHP buatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di era penjajahan.

Baca juga: Penolakan RKUHP Masif, Wapres Minta DPR dan Pemerintah Dialog dengan Publik

Menurut Kalla, banyak hukum yang sudah tak relevan jika terus menggunakan KUHP buatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda itu. Karena itu, ia berharap, pemerintah dan DPR bisa segera mengesahkan KUHP baru.

"Karena ini UU yang sangat penting seperti KUHP yang sudah lebih dari 100 tahun, 60 tahun, jadi tentu banyak kemajuan. Kejahatan-kejahatan, contohnya kejahatan siber, dulu belum ada, atau kejahatan mengenai teknologi. Oleh karena itu, harus diperbarui," ujar Kalla.

"Ada beberapa pasal yang orang anggap, masyarakat anggap itu kurang pas, soal perzinahan tentu banyak orang berbeda pendapat. Tapi nanti DPR dan pemerintah mengkaji untuk pandangan itu bagaimana," kata dia.

Tak asal tuding

Pemerintah selama ini dinilai tidak pernah membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Sebaliknya, pemerintah malah menuding bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan politik.

Salah satunya yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Hal ini disayangkan putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid.

Ia meminta pemerintah tak asal munuduh mahasiswa yang seolah-olah aksi mereka ditunggangi pihak tertentu.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi

Apa lagi tudingan tersebut seolah dihubung-hubungkan dengan ancaman terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.

"Oleh karena itu saya mengimbau kepada pemerintah agar tidak menggunakan retorika yang bisa dianggap menyudutkan mereka seolah-olah mereka mudah ditunggangi, melaksanakan aksi-aksi karena ada motif politik tertentu, itu harus dihindari retorika seperti itu," ujar Yenny saat ditemui di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

"Tentu yang kita utamankan sikap mau mendengarkan aspirasi yabg mereka suarakan. Baru dengan cara seperti itu mahasiswa dan pelajar bisa lebih reda lagi emosinya," tutur dia.

Baca juga: Yenny Wahid: Pemerintah Jangan Sudutkan Mahasiswa Seolah Aksinya Ditunggangi