Yenny Wahid: Pemerintah Jangan Sudutkan Mahasiswa Seolah Aksinya Ditunggangi

Kompas.com - 25/09/2019, 18:22 WIB
Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, datang ke meeting point pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf dan ketum partai pendukung di Djakarta Theater, Rabu (17/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid, datang ke meeting point pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf dan ketum partai pendukung di Djakarta Theater, Rabu (17/4/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, meminta pemerintah tak asal menuduh aksi mahasiswa ditunggangi pihak tertentu.

Apa lagi tudingan tersebut seolah dihubung-hubungkan dengan ancaman terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.

"Oleh karena itu saya mengimbau kepada pemerintah agar tidak menggunakan retorika yang bisa dianggap menyudutkan mereka seolah-olah mereka mudah ditunggangi, melaksanakan aksi-aksi karena ada motif politik tertentu, itu harus dihindari retorika seperti itu," ujar Yenny saat ditemui di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Usai Bentrok dengan Polisi, Sebagian Mahasiswa Tarik Diri karena Aksinya Tak Mau Ditunggangi

"Tentu yang kita utamankan sikap mau mendengarkan aspirasi yang mereka suarakan. Baru dengan cara seperti itu mahasiswa dan pelajar bisa lebih reda lagi emosinya," lanjut dia.

Ia menambahkan, mahasiswa yang berdemonstrasi kemarin murni menyuarakan aspirasinya tanpa digerakkan motif politik tertentu. Hal itu terjadi lantaran elite politik baik pemerintah dan DPR tak pernah melibatkan mereka dalam pengambilan kebijakan.

Yenny menilai, puncak ketidakpuasan mahasiswa terjadi saat DPR memilih Pimpinan KPK yang dinilai cacat etik serta merevisi Undang-undang KPK dengan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Karena itu, Yenny meminta pemerintah bersikap bijak menanggapi demontrasi mahasiswa yang menolak Undang-undang KPK hasil revisi serta pengesahan Rancangan KUHP serta Pimpinan KPK yang dinilai bermasalah.

"Kami mengimbau pemerintah dan DPR dan seluruh elite politik di Indonesia agar berjiwa besar dalam menyikapi masukan yang telah diberikan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya," ucap Yenny.

"Kedua kita juga mengapresiasi sikap mahasiswa tersebut, menunjukkan mereka melakukan proses partisipasi politik dalam kepedulian mereka untuk ikut menentukan masa depannya sendiri," tambah dia.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menilai aksi mahasiswa menuntut pembatalan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sejumlah undang-undang lainnya, ditunggangi pihak tertentu.

Namun, Yasonna tak merinci siapa pihak tertentu yang dia maksud.

"Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

"Saya berharap kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar," kata politisi PDI-P itu. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Bupati Banyumas 'Paksa' Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Nasional
Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Nasional
Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Nasional
RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

Nasional
Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Nasional
Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X