Beda Penanganan Demonstrasi Bawaslu dengan Gedung DPR Jadi Sorotan...

Kompas.com - 25/09/2019, 19:51 WIB
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri saat memberikan keterangan pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoWakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri saat memberikan keterangan pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan demonstran di depan Gedung DPR/MPR RI oleh kepolisian, Selasa (24/9/2019) kemarin, jadi sorotan.

Manajer Kampanye Ammesty International Puri Kencana Putri menilai, Polri menerapkan pola berbeda seperti ketika menangani pengunjuk rasa di depan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) pada 21-22 Mei 2019 lalu.

"Aksinya (penanganan polisi) cukup jomplang dengan aksi 21-23 Mei 2019. Standardnya beda," ujar Puri di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Baca juga: Kronologi Mahasiswa Al Azhar Ditemukan dalam Kondisi Luka Serius Saat Demo di DPR

Ketika aksi di depan Bawaslu, polisi dinilai mampu lebih bersikap persuasif terhadap demonstran. Salah satunya dilakukan oleh Kepala Polres Jakarta Pusat Kombes (Pol) Hari Kurniawan.

Namun, pada demonstrasi menolak pengesahan RKUHP dan UU KPK hasil revisi, Selasa kemarin, polisi seolah tidak mengeluarkan wajah baiknya.

Kapolres tidak tampil dengan pengeras suaranya melontarkan kalimat persuasif. Ia tidak terlihat melakukan negosiasi kepada mahasiswa.

"Kapolres tidak mampu negosiasi kepada para demonstran yang ada dalam tiga mobil komando. Tidak ada ucapan persuasif yang dilakukan Kapolres Hari," kata dia.

Baca juga: Pelajar Ikut Demo, Kenapa Mereka Lebih Berani Dibanding Mahasiswa?

Sebaliknya, aparat menunjukkan wajah beringasnya. Mahasiswa dilempari gas air mata, dipukuli dan ditendang secara brutal. Bahkan, standard operasional prosedur penanganan massa tidak diindahkan.

Puri menjelaskan, polisi memiliki tingkat pendekatan pengamanan di dalam menangani demonstrasi.

Kode hijau untuk situasi aman, kuning untuk situasi yang memerlukan negosiasi serta merah bagi situasi yang memerlukan langkah represif.

"Jarak hijau ke merah, ketika demonstran batalkan siaran pers, eskalasi jadi memburuk, Kapolres Hari langsung ambil langkah warna merah. Apa ukuran Polres Jakarta Pusat ambil status warna merah sehingga ada aksi penyemprotan water canon dan gas air mata?" kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X