Keyakinan Pimpinan KPK dan Aksi Duka Cita Setelah UU KPK Direvisi...

Kompas.com - 18/09/2019, 09:10 WIB

Ardito Ramadhan,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.Syarif (kiri) bersama Juru bicara Amnesty International Indonesia Haeril Halim, menyampaikan pendapat pada diskusi bertajuk Pelemahan KPK 4.0 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Diskusi tersebut membahas pelemahan yang tengah menimpa institusi KPK seperti pada kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang belum terungkap, revisi UU KPK, serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Peserta aksi menaburkan bunga di atas replika pusara makam yang ditaruh di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disahkan melalui rapat paripurna, Selasa (17/9/2019). Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak juga dilibatkan di dalamnya.

Bahkan KPK juga tidak diberikan dokumen hasil revisi dan terpaksa mendapatkannya dari pihak lain.

Berdasarkan dokumen tersebut, pihak KPK menyebut, pelemahan terhadap KPK secara kelembagaan benar- benar terjadi.

"Jika dokumen yang kami terima via hamba Allah, (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan tertulis.

Poin yang dimaksud, yakni dibentuknya dewan pengawas KPK yang diangkat presiden sehingga membuat pimpinan KPK bukan lagi menjadi pimpinan tertinggi di KPK dan status kepegawaian KPK yang bakal jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, ada pula soal pengaturan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang harus didasarkan pada izin dewan pengawas.

"Masih banyak lagi detail-detail lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," ujar Laode.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menambahkan, UU KPK hasil revisi merupakan angin segar bagi para koruptor untuk melakukan aksinya.

"Hanya koruptor yang akan tertawa melihat KPK menjadi lemah seperti ini. Mereka seolah-olah menemukan kebebasan setelah 16 tahun di dalam ketakutan akibat bayang-bayang OTT KPK," kata Yudi.

Aksi Mengenang KPK

Yakin bahwa KPK ke depan akan banyak perubahan, sejumlah pegawai KPK beserta aktivis antikorupsi menggelar unjuk rasa.

"Karena entah besok KPK akan dimiliki siapa, karena dengan revisi ini, KPK tidak seperti dulu lagi, gedung tetap ada namun nilai-nilainya tergerus," ujar dia.

Baca juga: Sendu di Gedung KPK Tadi Malam...

Unjuk rasa dibuka dengan pengibaran bendera kuning di depan Gedung KPK. Selanjutnya diiringi orasi, pembacaan puisi dan penampilan musik.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Peserta aksi menaburkan bunga di atas replika pusara makam yang ditaruh di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/9/2019).

Aksi kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga ke atas replika makam yang diletakkan di depan pintu masuk Gedung KPK.

"Ini adalah simbolisasi dimatikannya KPK oleh DPR bersama Presiden setelah KPK menjalankan tugasnya dari tahun 2002," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati di hadapan peserta aksi.

Simbolisasi itu diperkuat dengan adanya lilin yang dinyalakan, karangan bunga tanda duka cita, serta poster bertuliskan 'KPK Mati'. Tak lupa, suasana pun dibuat haru dengan pencahayaan yang temaram dan diiringi lagu "Gugur Bunga".