Keyakinan Pimpinan KPK dan Aksi Duka Cita Setelah UU KPK Direvisi...

Kompas.com - 18/09/2019, 09:10 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.Syarif (kiri) bersama Juru bicara Amnesty International Indonesia Haeril Halim, menyampaikan pendapat pada diskusi bertajuk Pelemahan KPK 4.0 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Diskusi tersebut membahas pelemahan yang tengah menimpa institusi KPK seperti pada kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang belum terungkap, revisi UU KPK, serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah.  ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M.Syarif (kiri) bersama Juru bicara Amnesty International Indonesia Haeril Halim, menyampaikan pendapat pada diskusi bertajuk Pelemahan KPK 4.0 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Diskusi tersebut membahas pelemahan yang tengah menimpa institusi KPK seperti pada kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang belum terungkap, revisi UU KPK, serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disahkan melalui rapat paripurna, Selasa (17/9/2019). Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak juga dilibatkan di dalamnya.

Bahkan KPK juga tidak diberikan dokumen hasil revisi dan terpaksa mendapatkannya dari pihak lain.

Berdasarkan dokumen tersebut, pihak KPK menyebut, pelemahan terhadap KPK secara kelembagaan benar- benar terjadi.

"Jika dokumen yang kami terima via hamba Allah, (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Menurut Laode, Ini Poin-poin Hasil Revisi yang Lemahkan Penindakan KPK

Poin yang dimaksud, yakni dibentuknya dewan pengawas KPK yang diangkat presiden sehingga membuat pimpinan KPK bukan lagi menjadi pimpinan tertinggi di KPK dan status kepegawaian KPK yang bakal jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, ada pula soal pengaturan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang harus didasarkan pada izin dewan pengawas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masih banyak lagi detail-detail lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," ujar Laode.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menambahkan, UU KPK hasil revisi merupakan angin segar bagi para koruptor untuk melakukan aksinya.

"Hanya koruptor yang akan tertawa melihat KPK menjadi lemah seperti ini. Mereka seolah-olah menemukan kebebasan setelah 16 tahun di dalam ketakutan akibat bayang-bayang OTT KPK," kata Yudi.

Aksi Mengenang KPK

Yakin bahwa KPK ke depan akan banyak perubahan, sejumlah pegawai KPK beserta aktivis antikorupsi menggelar unjuk rasa.

"Karena entah besok KPK akan dimiliki siapa, karena dengan revisi ini, KPK tidak seperti dulu lagi, gedung tetap ada namun nilai-nilainya tergerus," ujar dia.

Baca juga: Sendu di Gedung KPK Tadi Malam...

Unjuk rasa dibuka dengan pengibaran bendera kuning di depan Gedung KPK. Selanjutnya diiringi orasi, pembacaan puisi dan penampilan musik.

Peserta aksi menaburkan bunga di atas replika pusara makam yang ditaruh di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/9/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Peserta aksi menaburkan bunga di atas replika pusara makam yang ditaruh di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/9/2019).
Aksi kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga ke atas replika makam yang diletakkan di depan pintu masuk Gedung KPK.

"Ini adalah simbolisasi dimatikannya KPK oleh DPR bersama Presiden setelah KPK menjalankan tugasnya dari tahun 2002," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati di hadapan peserta aksi.

Simbolisasi itu diperkuat dengan adanya lilin yang dinyalakan, karangan bunga tanda duka cita, serta poster bertuliskan 'KPK Mati'. Tak lupa, suasana pun dibuat haru dengan pencahayaan yang temaram dan diiringi lagu "Gugur Bunga".

Selain itu, aksi tersebut juga diselingi dengan penembakan cahaya laser warna ke arah logo KPK yang terpasang di sisi kiri gedung.

Menembakkan cahaya laser ke logo KPK merupakan simbol bahwa KPK sedang menjadi target dari koruptor.

Baca juga: Pegawai KPK Nyanyi Gugur Bunga, Aksi Berakhir Ricuh

Asfinawati mengatakan, KPK dianggap akan melemah seiring digolkannya revisi UU KPK serta terpilihnya calon pimpinan KPK bermasalah.

Padahal, pemerintah dan DPR semestinya memperkuat lembaga antirasuah tersebut, bukan malah melemahkannya.

"Yang kita saksikan adalah persengkokolan antara pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK setelah sebelumnya menaruh orang-orang bermasalah," ujar Asfinawati.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Jalan Panjang Novel Baswedan di KPK dan Mata Kirinya yang Jadi Bukti Perjuangan

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.