Menurut Laode, Ini Poin-poin Hasil Revisi yang Lemahkan Penindakan KPK

Kompas.com - 17/09/2019, 17:42 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang merupakan Subsidiary Company Pertamina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). KPK menetapkan Managing Director PES periode 2009-2013 yang juga Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) periode 2012 - 2015 Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan suap di sektor migas karena diduga menerima uang senilai 2,9 juta dolar Amerika Serikat terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoWakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang merupakan Subsidiary Company Pertamina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). KPK menetapkan Managing Director PES periode 2009-2013 yang juga Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) periode 2012 - 2015 Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan suap di sektor migas karena diduga menerima uang senilai 2,9 juta dolar Amerika Serikat terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif menyebut ada sejumlah poin dalam Undang-undang KPK hasil revisi yang dapat melemahkan penindakan di KPK.

"Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’, (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/Pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," kata Laode dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).

Laode membeberkan, poin-poin tersebut antara lain dewan pengawas yang diangkat oleh presiden yang menyebabkan komisioner tak lagi menjadi pimpinan tertinggi di KPK.

Baca juga: Revisi UU KPK Disahkan, Laode Syarif Sebut Lumpuhkan Penindakan

Kemudian, akibat berlakunya UU KPK hasil revisi, Laode menyebut status kepegawaian KPK akan berubah drastis dengan beralih menjadi aparatur sipil negara.

Lalu, kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK pun harus berdasarkan izin dewan pengawas.

Menurut Laode, hal-hal di atas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam mengusut sebuah kasus korupsi.

"Masih banyak lagi detil-detil lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," ujar dia.

Baca juga: Setara Institute: Hasil Revisi UU KPK Praktik Legislasi Terburuk

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa siang.

Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPKsebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 11 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X