Menurut Laode, Ini Poin-poin Hasil Revisi yang Lemahkan Penindakan KPK

Kompas.com - 17/09/2019, 17:42 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang merupakan Subsidiary Company Pertamina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). KPK menetapkan Managing Director PES periode 2009-2013 yang juga Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) periode 2012 - 2015 Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan suap di sektor migas karena diduga menerima uang senilai 2,9 juta dolar Amerika Serikat terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoWakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang merupakan Subsidiary Company Pertamina di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). KPK menetapkan Managing Director PES periode 2009-2013 yang juga Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) periode 2012 - 2015 Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan suap di sektor migas karena diduga menerima uang senilai 2,9 juta dolar Amerika Serikat terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif menyebut ada sejumlah poin dalam Undang-undang KPK hasil revisi yang dapat melemahkan penindakan di KPK.

"Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’, (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/Pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," kata Laode dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).

Laode membeberkan, poin-poin tersebut antara lain dewan pengawas yang diangkat oleh presiden yang menyebabkan komisioner tak lagi menjadi pimpinan tertinggi di KPK.

Baca juga: Revisi UU KPK Disahkan, Laode Syarif Sebut Lumpuhkan Penindakan

Kemudian, akibat berlakunya UU KPK hasil revisi, Laode menyebut status kepegawaian KPK akan berubah drastis dengan beralih menjadi aparatur sipil negara.

Lalu, kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK pun harus berdasarkan izin dewan pengawas.

Menurut Laode, hal-hal di atas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam mengusut sebuah kasus korupsi.

"Masih banyak lagi detil-detil lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," ujar dia.

Baca juga: Setara Institute: Hasil Revisi UU KPK Praktik Legislasi Terburuk

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa siang.

Perjalanan revisi ini berjalan singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPKsebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 11 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Bagi Prajurit TNI yang Tak Bisa Jaga Jempol Istri Dinilai Beri Efek Jera

Sanksi Bagi Prajurit TNI yang Tak Bisa Jaga Jempol Istri Dinilai Beri Efek Jera

Nasional
Kenangan Wapres Kalla, dari Pidato Tanpa Teks Hingga Ogah Diatur Istri

Kenangan Wapres Kalla, dari Pidato Tanpa Teks Hingga Ogah Diatur Istri

Nasional
Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...

Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...

Nasional
Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Dosen UGM: Jujur, Saya Malu Punya Anggota Dewan Seperti Hanum Rais

Nasional
Dihukum Gara-gara 'Kicauan' Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Dihukum Gara-gara 'Kicauan' Istri, Peltu YNS Tidak Dipecat dari TNI AU

Nasional
Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Kehangatan Surya Paloh-Prabowo, Jawaban Penolakan Nasdem atas Gerindra

Nasional
Istri Hujat Wiranto di Medsos, Serda J Dikurung 14 Hari

Istri Hujat Wiranto di Medsos, Serda J Dikurung 14 Hari

Nasional
BEM SI: Senin Ini, Kebetulan Tidak Ada Demonstrasi

BEM SI: Senin Ini, Kebetulan Tidak Ada Demonstrasi

Nasional
Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Kemensos Gandeng Kemenlu untuk Edukasi Tantangan dan Peluang Masyarakat ASEAN

Nasional
KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL] Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X