Ini Perjalanan Revisi UU MD3 Hingga Pimpinan MPR Bertambah Jadi 10...

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sepakat dengan usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 tersebut. Sebab, penambahan jumlah pimpinan dapat mewakili semua fraksi dan kelompok DPD di MPR.

"Kalau disepakati bersama, why not?" kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menyusul Fadli, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani juga menyambut baik rencana penambahan kursi pimpinan MPR.

Arsul bahkan sempat mengklaim, partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebenarnya terbuka dengan rencana penambahan kursi pimpinan MPR tersebut.

"Para sekjen dua malam yang lalu membuka (setuju penambahan pimpinan MPR). Jadi Koalisi Indonesia Kerja sepanjang hasil pertemuan kemarin mengatakan kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi kira-kira aspirasinya seperti apa," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Tidak Setuju Kursi MPR Jadi 10, Cak Imin: Terlalu Banyak

Sempat mereda, wacana itu kembali menguat pada awal September 2019. Tepatnya Kamis tanggal 5, rapat paripurna di DPR memutuskan sepakat merevisi UU MD3.

Tidak ada anggota fraksi yang melakukan interupsi pada saat pimpinan rapat menanyakan persetujuan revisi UU MD3 tersebut.

Berdasarkan draf dari Badan Legislasi (Baleg), barulah diketahui bahwa poin revisi itu adalah agar pimpinan MPR menjadi 10 orang yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua.

Perubahan itu bertujuan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

Setelah enam hari disepakati dalam rapat paripurna, Presiden Joko Widodo merespons rencana revisi UU MD3 dengan menerbitkan Surat Presiden (Surpres).

Baca juga: Ketua DPP Sebut Gerinda Bakal Ajukan Ahmad Muzani sebagai Pimpinan MPR

Selanjutnya, Surpres dilanjutkan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Baleg pun diberi mandat untuk membahas untuk membahas UU tentang MD3 bersama pemerintah.

Rapat Malam-malam

Baleg DPR menggelar rapat kerja bersama perwakilan pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019) malam.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai mengjadiri rapat bersama Badan Legislasi DPR di Kompeks Parlemen, Senayan, Jumat (13/9/2019).

Tjahjo mengatakan, Presiden Jokowi berpesan apabila memang diperlukan, penambahan pimpinan MPR RI itu haruslah dalam rangka penguatan fungsi MPR.