Tidak Setuju Kursi MPR Jadi 10, Cak Imin: Terlalu Banyak

Kompas.com - 30/08/2019, 14:36 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berpendapat, terlalu banyak apabila penambahan jumlah kursi pimpinan MPR RI periode 2019-2024 sampai sepuluh orang.

Pernyataan ini disampaikan Muhaimin menanggapi Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas yang menyatakan telah menyiapkan draf revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terkait penambahan pimpinan MPR.

"Ya kalau sepuluh (pimpinan MPR) kebanyakan ya," kata Muhaimin ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (30/8/2019).

Baca juga: PKB Janji Tidak Aktif Mendorong Penambahan Kursi MPR

Penambahan jumlah kursi pimpinan MPR, lanjut Muhaimin, belum menjadi prioritas PKB. Ia mengaku, belum memberikan arahan kepada ketua fraksi PKB di DPR mengenai revisi UU MD3.

Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin juga mengatakan, para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum membicarakan terkait penambahan kuota pimpinan MPR.

"Saya merasa tidak prioritas (penambahan pimpinan MPR). Enggak ada (arahan kepada ketua fraksi). Belum tahu, fraksi sendiri yang memutuskan," ujar dia.

Senanda dengan Muhaimin, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penambahan kuota pimpinan MPR perlu dibahas dengan seluruh fraksi partai di DPR.

Ia mengatakan, sang ketua umum partai berpesan agar pembahasan mengenai penambahan pimpinan MPR lebih mengedepankan kebersamaan.

"Duduk bersama dulu semua fraksi, yang arahan ketua umum itu semuanya mengarah pada bagaimana caranya ada kebersamaan, tidak ribut-ribut di DPR dan MPR. Itu saja," kata Jazilul.

Baca juga: Wacana Penambahan Kursi MPR, Fahri Hamzah: Enggak Ada Fungsinya

Menurut Jazilul, saat ini beberapa partai memiliki pandangan yang berbeda, ada partai yang ingin pimpinan MPR menjadi sepuliuh dan ada partai yang mempertahankan pimpinan MPR menjadi lima orang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X