Bantah Berpolitik, Tsani Justru Minta DPR Pertimbangkan Masukan KPK

Kompas.com - 12/09/2019, 22:49 WIB
Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh. Tsani Annafari, mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPenasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh. Tsani Annafari, mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat KPK Muhammad Tsani mengkritik pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menilai konferensi pers Irjen Firli Bahuri yang melakukan pelanggaran etik berat adalah gerakan politik.

Tsani beranggapan, orang yang berpolitik itu adalah orang yang meminta masukan masyarakat, namun tak melihat substansinya dan kemudian menuduh pihak lain berpolitik.

"Yang berpolitik itu, orang-orang yang teriak-teriak minta masukan masyarakat, tapi setelah dikirimi masukan yang sahih dan legal, malah tidak dilihat substansinya, tapi diributin kenapa baru sekarang dan seterusnya," ujar Tsani kepada Kompas.com, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Tanggapi Fahri Hamzah, Penasihat KPK: Kita Bekerja Masa Dianggap Berpolitik?


Tsani mengatakan, semestinya substansi konferensi pers yang ia sampaikan terkait pelanggaran kode etik Irjen Firli justru menjadi bahan pertimbangan Komisi III DPR untuk menentukan siapa sosok yang paling ideal memimpin KPK.

Ia pun menyayangkan wakil rakyat malah mempersoalkan konferensi pers tersebut.

"Kalau cari keributan, ya ketemunya keributan. Kalau mau lihat substansi pasti ada yang bisa diambil sebagai bahan pertimbangan," lanjut dia.

Baca juga: Hendardi: Tindakan Saut dan Tsani Membunuh Karakter Firli

Tsani menambahkan, konferensi pers terkait Irjen Firli itu memperlihatkan bahwa KPK sedang bekerja dan melaksanakan tugas pimpinan guna memastikan agar capim yang dinyatakan cacat etik tidak terpilih untuk periode 2019-2023.

"Kami bekerja memastikan agar orang yang kita nyatakan cacat etik tidak layak memimpin KPK. Kami di KPK punya pakta integritas dan deklarasi, tidak berpolitik sejak dilantik," ujar Tsani.

"Tugas kita itu memberantas korupsi dan itu dimulai dengan memilih pimpinan yang berintegritas dan kredibel," lanjut dia.

Baca juga: Pansel Capim KPK Pertanyakan Pengumuman Pelanggaran Kode Etik Irjen Firli

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (ketiga dari kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).  KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTO Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (ketiga dari kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Seperti diberitakan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menyatakan bahwa mantan Deputi Pendindakan KPK Irjen Firli Bahuri telah melakukan pelanggaran etik berat.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X