Bantah Berpolitik, Tsani Justru Minta DPR Pertimbangkan Masukan KPK

Tsani beranggapan, orang yang berpolitik itu adalah orang yang meminta masukan masyarakat, namun tak melihat substansinya dan kemudian menuduh pihak lain berpolitik.

"Yang berpolitik itu, orang-orang yang teriak-teriak minta masukan masyarakat, tapi setelah dikirimi masukan yang sahih dan legal, malah tidak dilihat substansinya, tapi diributin kenapa baru sekarang dan seterusnya," ujar Tsani kepada Kompas.com, Kamis (12/9/2019).

Tsani mengatakan, semestinya substansi konferensi pers yang ia sampaikan terkait pelanggaran kode etik Irjen Firli justru menjadi bahan pertimbangan Komisi III DPR untuk menentukan siapa sosok yang paling ideal memimpin KPK.

Ia pun menyayangkan wakil rakyat malah mempersoalkan konferensi pers tersebut.

"Kalau cari keributan, ya ketemunya keributan. Kalau mau lihat substansi pasti ada yang bisa diambil sebagai bahan pertimbangan," lanjut dia.

Tsani menambahkan, konferensi pers terkait Irjen Firli itu memperlihatkan bahwa KPK sedang bekerja dan melaksanakan tugas pimpinan guna memastikan agar capim yang dinyatakan cacat etik tidak terpilih untuk periode 2019-2023.

"Kami bekerja memastikan agar orang yang kita nyatakan cacat etik tidak layak memimpin KPK. Kami di KPK punya pakta integritas dan deklarasi, tidak berpolitik sejak dilantik," ujar Tsani.

"Tugas kita itu memberantas korupsi dan itu dimulai dengan memilih pimpinan yang berintegritas dan kredibel," lanjut dia.

Tsani menyatakan bahwa Firli dinyatakan melakukan pelanggaran hukum berat melalui musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

"Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat," kata Tsani dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019).

Tsani mengatakan bahwa pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli itu berdasarkan tiga peristiwa.

Peristiwa pertama, yakni pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018 lalu.

Kemudian, KPK mencatat Firli pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.

Setelah itu, KPK mencatat, Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di salah satu hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Menanggapi konferensi pers tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pun mempertanyakan, mengapa pelanggaran etik ini tidak diumumkan KPK sejak dahulu.

Menurut dia, ‘vonis’ yang disampaikan satu hari sebelum Firli menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai capim KPK itu semakin menunjukkan bahwa KPK sudah berpolitik.

"Habis sudah KPK. Semakin kentara sebagai gerakan politik," ujar Fahri.