Tanggapi Fahri Hamzah, Penasihat KPK: Kita Bekerja Masa Dianggap Berpolitik?

Kompas.com - 12/09/2019, 21:02 WIB
Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh. Tsani Annafari, mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPenasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh. Tsani Annafari, mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Tsani menampik pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menilai konferensi pers KPK terkait pelanggaran etika Irjen Firli Bahuri merupakan suatu gerakan politik. 

"Soal konferensi pers, kita itu sedang bekerja, melaksanakan tugas pimpinan, masak orang kerja disebut berpolitik?" kata Tsani kepada Kompas.com, Kamis (12/9/2019). 

Ia mengatakan, konferensi pers tersebut merupakan bentuk tugas pegawai KPK guna memastikan agar orang yang dinyatakan cacat etik tidak terpilih sebagai pimpinan periode 2019-2023.

"Kami bekerja memastikan agar orang yang kita nyatakan cacat etik tidak layak memimpin KPK. Kami di KPK punya pakta integritas dan deklarasi tidak berpolitik sejak dilantik," ucap dia. 


"Tugas kita itu memberantas korupsi dan itu dimulai dengan memilih pimpinan yang berintegritas dan kredibel," kata Tsani. 

Baca juga: Fahri Hamzah: Habis Sudah KPK, Makin Kentara sebagai Gerakan Politik

Menurut Tsani, Fahri boleh berbicara apa saja. Namun demikian, pihaknya memiliki semua bukti bahwa Firli memiliki cacat etik.

"Fakta-fakta yang kita bacakan itu nyata adanya dan ada semua buktinya. Apakah mau dia (Fahri) pilih orang seperti itu (Firli) jadi pimpinan KPK? Ada gunanya enggak yang dilakukan KPK itu?" tutur Tsani.

Sebelumnya, Fahri mempertanyakan kenapa pelanggaran etik ini tak diumumkan KPK sejak dulu.

Menurut dia, informasi yang disampaikan sehari sebelum Firli menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai capim KPK itu semakin menunjukkan bahwa KPK sudah berpolitik.

“Habis sudah KPK. Semakin kentara sebagai gerakan politik,” ujar Fahri.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X