BMN Award, Jadi Bukti Kemensos Sukses Reformasi Birokrasi

KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) sukses meraih posisi teratas dalam pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan berhak menerima BMN Award dari Kementerian Keuangan.

Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan pencapaian itu tak lepas dari keberhasilan Kemensos mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terbukti berjalan dengan baik.

Hal ini diindikasikan dengan bertambahnya berbagai inovasi yang dilaksanakan dan penghargaan yang diterima Kemensos.

Kini, Kemensos sudah berinovasi dalam pengelolaan khususnya pemanfaatan atau utilitas BMN yang ersebar di berbagai daerah. Kemensos telah mempersiapkan penggunaan teknologi atau aplikasi Geographic Information System (GIS).

Baca juga: Kemensos Terjunkan Tim Validasi Penerima PKH di Papua dan Papua Barat

"Tahun 2019 sudah siap, dan akan segera diterapkan dalam waktu dekat ini,” kata Hartonos seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hartono Laras sendiri menyampaikan hal tersebut saat mewakili Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, menerima langsung plakat BMN Award dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kompleks Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

“Alhamdulillah. Tahun 2019 ini, Kemensos meraih juara pertama dalam pengelolaan BMN dalam kategori pengelolaan utilitas BMN untuk satuan kerja besar tingkat kementerian dan lembaga," kata Hartono Laras di Kompleks Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09/2019).

Hartono Laras menyatakan pencapaian Kemensos tak lepas pula dari komitmen dan arahan Bapak Mensos Agus Gumiwang, serta dukungan dari semua pimpinan jajaran Eselon I dan Pimpinan Satuan Kerja (Satker) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh daerah.

Penghargaan BMN Award diberikan kepada 11 kementerian (K) dan lembaga (L) dari 87 K atau L yang mengelola BMN dan dalam kategori pengelolaan utilitas BMN.

Baca juga: Perluas Jangkauan Bansos, Kemensos Sebut Pentingnya Kerja Sama dengan Organisasi Sosial

“Untuk satker terbanyak inilah Kemensos memperoleh penghargaan terbaik, juara ke satu,” kata Hartono.

Menurut Hartono, pencapaian ini melengkapi prestasi lainnya, yaitu telah tiga kali berturut -turut memperoleh Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan 2016, 2017 dan 2018.

Kemudian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP) yang masuk pada level tiga dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lalu capaian lain terkait berbagai inovasi layanan publik dari berbagai satker Kemensos dan prestasi lainnya.

“Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama, dan komitmen bersama dari seluruh pimpinan dan jajaran di semua unit serta segenap staf Kementerian Sosial, dalam pengelolaan BMN dan memperhatikan secara sungguh-sungguh hasil pendampingan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemensos. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya,” kata Hartono.

Baca juga: Penjelasan Kemensos soal Penolakan Hibah Tanah SLB yang Diajukan Pemprov Jabar

Penghargaan ini, kata Hartono pula, diharapkan menjadi motivasi dan pendorong seluruh pimpinan dan pegawai di semua satker dan UPT Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Semoga dengan ini kami semua terpajju lagi untuk bekerja keras, semakin cermat dan teliti dalam penertiban, pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang besar dan tersebar di seluruh satker dan UPT di seluruh Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulayani dalam sambutannya pada penyerahkan penghargaan meminta semua K dan L mengoptimalkan penggunaan BMN  menyesuaikan dengan konsep perkembangan teknologi digital. 

Misalnya, konsep cost sharing atau open space akan mempengaruhi bagaimana penggunaan BMN secara lebih efisien dan efektif.

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita dengan baik," ujar Menkeu.

"Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN,” ucap Menkeu.