Menkumham: Presiden Jokowi Minta Pelajari Draf Revisi UU KPK

Kompas.com - 09/09/2019, 11:52 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly,saat ditemui seusai rakortas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly,saat ditemui seusai rakortas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/9/2019) siang.

Menurut Yasonna, Jokowi meminta Yasonna untuk mempelajari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kan saya diberikan draf Revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu. Kita akan pelajari dulu, kita lihat nanti seperti apa," kata Yasonna usai menghadap Jokowi.

Saat ditanya mengenai penolakan publik soal revisi UU KPK, Yasonna enggan berkomentar lebih jauh.

Baca juga: Saat DPR dan KPK Saling Lempar Bola Panas soal Revisi UU KPK...

Begitu juga saat ditanya soal poin-poin dalam revisi itu yang bisa melemahkan KPK, politisi PDI-P ini menutup mulut rapat-rapat.

"Ya kita pelajari dulu. Kan baru sampai. Presiden kan baru kembali (dari luar kota). Saya juga beblum baca resminya," kata dia.

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang.

Draf revisi sudah dikirim kepada Presiden Jokowi. Kini DPR menunggu surat presiden yang menandai dimulainya pembahasan revisi UU KPK antara DPR dan pemerintah.

Rencana revisi undang-undang ini menuai kritik dari sejumlah pihak.

Baca juga: Tsamara: Kalau di DPR, PSI Pasti Tegas Lawan Rencana Revisi UU KPK

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Nasional
Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Nasional
KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK Ketimbang 'New Normal'

KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK Ketimbang "New Normal"

Nasional
Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Nasional
Alat Pelindung Diri (APD) Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri (APD) Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X