Sekjen Golkar Nilai GBHN Tak Perlu Dihidupkan

Kompas.com - 26/08/2019, 17:40 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus berpendapat, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak perlu dihidupkan. 

Sebab, menurut dia, rencana pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) sebagai produk strategis arah pembangunan bangsa.

"Kita sudah punya UU nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian dari situ dijabarkan menjadi UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, karena itulah itu kan produk sifatnya produk strategis," kata Lodewijk saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (26/8/2019).

Baca juga: PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden


Lodewijk menjelaskan, dalam UU RPJPN disebutkan rencana pembangunan nasional memiliki jangka waktu selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) yang memiliki jangka waktu lima tahun.

Oleh karenanya, dari UU RPJPN itu menjadi acuan pembangunan nasional dan disesuaikan oleh presiden terpilih dalam melaksanakan programnya.

"Itulah yang nantinya harus dibuat oleh seorang calon presiden ataupun presiden terpilih untuk melaksanakan, tahapannya itu harus jelas," tuturnya.

Selanjutnya, Lodewijk berpendapat usulan menghidupkan GBHN harus dikaji lebih lanjut.

Baca juga: GBHN Dinilai Berpotensi Merusak Sistem Presidensial

Namun, menurut dia, daripada menghidupkan GBHN, sebaiknya membenahi UU nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

"Kalau saya katakan andaikan mau dibuat (GBHN), itu UU no 25 dan UU no 17 itu saja dibenahi, sehingga, sebenarnya 20 tahun sudah cukup itu," imbuhnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X