Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo: Akses Internet di Papua Kembali Dibatasi jika Situasi Tak Kondusif

Kompas.com - 03/09/2019, 22:33 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pemerintah berencana mencabut pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Kamis (5/9/2019).

Namun demikian, Rudiantara mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan kembali menerapkan pembatasan akses internet jika suasana dinilai tidak kondusif.

Menurut Rudiantara, pembatasan akses internet dapat dilakukan dalam tiga jam dari situasi normal.

"Kalau terjadi eskalasi misalkan, menjadi tidak kondusif ya pembatasannya juga bisa dilakukan dalam hitungan jam," ujar Rudiantara saat memberikan keterangan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Wiranto: 5 September Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Dibuka

Rudiantara menuturkan, dalam hal pembatasan akses internet, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di lapangan.

Pihak TNI dan Polri memiliki kewenangan untuk menilai apakah situasi di Papua dapat dianggap tidak kondusif, sehingga perlu diterapkan kembali pembatasan akses internet.

"Tataran kondusif tentu teman-teman yang di lapangan yang lebih tahu apakah dari kepolisian atau TNI. Semua stakeholder yang di lapangan yang akan menetapkan," kata Rudiantara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah berencana mencabut pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Kamis (5/9/2019) mendatang.

Kendati demikian, pencabutan pembatasan internet tersebut dilakukan dengan catatan jika kondisi sudah benar-benar kondusif.

"Tanggal 5 (September 2019) nanti kalau keadaan betul-betul kondusif, kita buka kembali internet," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Untuk saat ini, Wiranto mengatakan bahwa kondisi di lapangan sudah berangsur-angsur kondusif.

Selain itu, menurutnya, penyebaran konten negatif berupa hoaks maupun bersifat provokatif, sudah mulai menurun.

Melihat hal itu, Wiranto pun mengaku sempat berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Wiranto sempat bertanya apakah pembatasan internet dapat dicabut hari ini.

Baca juga: Pemerintah Buka Blokir Internet di Sebagian Wilayah Papua Mulai Besok

Namun, berdasarkan analisis potensi keamanan, pemerintah masih memerlukan beberapa hari ke depan untuk mencabut pembatasan tersebut.

"Tetapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis prediksi kemanan, kita masih mohon waktu sebentar saja," tutur dia.

Ia menegaskan bahwa pembatasan tersebut demi mencegah massa terprovokasi konten-konten negatif tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com