Menkominfo: Akses Internet di Papua Kembali Dibatasi jika Situasi Tak Kondusif

Namun demikian, Rudiantara mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan kembali menerapkan pembatasan akses internet jika suasana dinilai tidak kondusif.

Menurut Rudiantara, pembatasan akses internet dapat dilakukan dalam tiga jam dari situasi normal.

"Kalau terjadi eskalasi misalkan, menjadi tidak kondusif ya pembatasannya juga bisa dilakukan dalam hitungan jam," ujar Rudiantara saat memberikan keterangan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Rudiantara menuturkan, dalam hal pembatasan akses internet, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di lapangan.

Pihak TNI dan Polri memiliki kewenangan untuk menilai apakah situasi di Papua dapat dianggap tidak kondusif, sehingga perlu diterapkan kembali pembatasan akses internet.

"Tataran kondusif tentu teman-teman yang di lapangan yang lebih tahu apakah dari kepolisian atau TNI. Semua stakeholder yang di lapangan yang akan menetapkan," kata Rudiantara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah berencana mencabut pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Kamis (5/9/2019) mendatang.

Kendati demikian, pencabutan pembatasan internet tersebut dilakukan dengan catatan jika kondisi sudah benar-benar kondusif.

"Tanggal 5 (September 2019) nanti kalau keadaan betul-betul kondusif, kita buka kembali internet," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Untuk saat ini, Wiranto mengatakan bahwa kondisi di lapangan sudah berangsur-angsur kondusif.

Selain itu, menurutnya, penyebaran konten negatif berupa hoaks maupun bersifat provokatif, sudah mulai menurun.

Melihat hal itu, Wiranto pun mengaku sempat berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Wiranto sempat bertanya apakah pembatasan internet dapat dicabut hari ini.

Namun, berdasarkan analisis potensi keamanan, pemerintah masih memerlukan beberapa hari ke depan untuk mencabut pembatasan tersebut.

"Tetapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis prediksi kemanan, kita masih mohon waktu sebentar saja," tutur dia.

Ia menegaskan bahwa pembatasan tersebut demi mencegah massa terprovokasi konten-konten negatif tersebut.