Suara Para Guru Besar yang Minta KPK Tak Dilemahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) menjadi sorotan lantaran dinilai tidak transparan.

Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai, beberapa nama yang diloloskan memiliki catatan hitam dalam pemberantasan korupsi.

Hal tersebut turut menjadi perhatian para guru besar di Indonesia. Sejumlah guru besar memberikan pandangannya terkait seleksi capim KPK. 

Pandangan tersebut dihimpun oleh Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto.

Melalui pesan singkat, Minggu (1/9/2019), Sigit mengaku mengumpulkan keterangan tertulis dari sejumlah guru besar. 

Ia menyatakan, pemberantasan korupsi merupakan upaya Bangsa Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih maju, beradab, adil dan sejahtera.

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Ia menilai, KPK memiliki mandat yang mulia untuk mengawal upaya pemberantasan korupsi.

Karenanya, memilih pimpinan KPK yang tidak berintegritas dan tidak memiliki rekam jejak yang baik sama halnya dengan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Sigit juga menyitir pernyataan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Syaifuddin. Menurut Asep, KPK harus diisi orang-orang yang berintegritas tinggi dan berjiwa besar. 

"Jadi di dalam KPK adalah orang-orang yang bersih, jujur, bermoral tinggi, independen, dan tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk menjadikan negara ini bersih dari korupsi," kata Asep melalu keterangan tertulis yang dihimpun oleh Sigit. 

Hal senada disampaikan oleh Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho.

Ia meminta pemilihan pimpinan KPK betul-betul mempertimbangkan masukan dari publik.

Sebab, KPK milik publik sehingga faktor Integritas, independensi, dan profesionalitas merupakan harga mati.

Seandainya tidak memenuhi harapan publik, Pansel KPK dan DPR sedianya tidak memaksakan diri untuk memilihnya. 

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto juga menyampaikan hal senada. Ia menilai, KPK adalah garda terdepan bagi Indonesia yang bersih dari korupsi.

"Penegakan hukum dan jaminan demokrasi salah satunya ditentukan oleh KPK yang kuat. Komisioner KPK haruslah merupakan tokoh-tokoh yang terbukti memiliki sifat kenegarawanan dan tidak punya cacat cela sedikitpun dalam hal korupsi sejak dari pikiran, ucapan dan tindakan," kata dia.

Adapun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Guru Besar Universitas Islam Indonesia Mahfud MD menilai, KPK merupakan harapan masyarakat dalam memberantas korupsi.

Karenanya, ia meminta jangan membunuh harapan masyarakat dengan melemahkan KPK.

"KPK adalah anak kandung reformasi yang telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner," tutur Mahfud.

Selanjutnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo Sejatinya menilai, KPK merupakan institusi yang hingga saat ini terbersih dan paling berkomitmen melakukan penegakan hukum korupsi.

Oleh karena itu, ia berharap capim KPK merupakan sosok teladan tanpa cacat. 

"Tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor," ucap dia. 

Selain itu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara Ningrum Natasya Sirait mengatakan, korupsi yang menggurita menjadi musuh kita bersama.

Dengan demikian, Indonesa membutuhkan KPK yang kuat dan tahan gempuran dari berbagai penjuru.

Baca juga: Banyak Dikritik, Pansel KPK Berharap Bisa Diskusi dengan Jokowi

Karena itu, KPK harus mendapatkan individu yang mampu menjalankan perang terhadap korupsi dimulai dari proses seleksi yang bersih, independen, dan akuntabel.

"Kami mau lewat seleksi yang benar. KPK wajib diisi oleh orang-orang yang memang siap berjuang melawan korupsi," ujar dia. 

Sementara itu, Gur Besar Universitas Indonesia Topo Santoso menilai, pimpinan KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi sehingga mesti bersih, independen, dan kredibel.

Hal senada disampaikan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris. Ia menilai, terlalu besar risikonya bila pimpinan KPK diisi orang-orang yang tak kredibel.

"Terlampau besar risiko yang ditanggung bangsa kita apabila KPK lumpuh dan maling-maling itu berkuasa," ucap Topo.